Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dukung Kontestasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Yang Sehat

  • Sebentar lagi, rakyat Indonesia akan menghadapi Pemilu serentak nasional tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2018 sebanyak 171 daerah bakal menyelenggarakan Pilkada serentak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus mendukung persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 demi terciptanya pemilu yang sehat, luber dan jurdil, serta terbebas dari kampanye hitam.   

    Demikian dikatakan Kepala Sub Direktorat Implementasi Kebijakan Politik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bangun Sitohang, Sabtu (16/12/2017).

    Bangun mengatakan, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017. Dengan pemahaman yang  utuh maka diharapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu serentak tahun 2019 bisa berjalan dengan baik.

    Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Rabu (13/12/2017), Bangun mengaku sempat melakukan kunjungan silaturahmi dengan Ketua Umum Masyarakat Adat dan Budaya Melayu Indonesia (MABMI)  Datuk H. Syamsul Arifin, di Kantor MABMI Sumatera Utara (Sumut) Jalan Brigjen Katamso Medan. Dalam pertemuan itu, Syamsul Arifin sepakat perlunya membangun kesadaran bersama di Sumut guna mendorong pelaksanaan Pilkada 2018 yang sehat dan jauh dari praktik kampanye hitam, apalagi yang memanfaatkan isu agama atau SARA.

    “Rakyat di Sumut ini sudah pandai, jangan coba-coba membenturkan masalah agama karena di sini kesadaran hidup bersama dalam keberagaman itu sudah tinggi. Jadi masyarakat Sumut tidak mau dibodoh-bodohi dengan kampanye hitam seperti berita-berita hoaks. Itu harus sejak dini kita tolak agar tidak terus berkembang,” kata Bangun.

    Sebagai aparatur di Kemendagri yang membidangi implementasi kebijakan politik, Bangun mengatakan, dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah di nusantara, dia selalu memanfaatkan waktu bertemu tokoh-tokoh masyarakat setempat.

    “Dengan silaturahmi tentu kita bisa saling lebih mengenal dan mendapatkan masukan untuk kepentingan nasional,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…