Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden: Cegah Korupsi Harus Serius

  • Presiden Joko Widodo mengatakan upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius dan tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, sistem pemerintahan pelayanan administrasi juga harus dibenahi termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus pula ditingkatkan.Presiden lalu mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif terkait kasus korupsi.

    “Coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena korupsi, ada 64 bupati dan wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat, DPR, DPRD, saya tidak hitung jumlahnya, dan mayoritas yang ditangkap adalah kasus penyuapan,”

    kata Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

    Tetapi yang mengherankan, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada. “Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius dan tidak bisa ditunda lagi,” ujar Kepala Negara.

    Menurutnya, langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena melalui penegakan hukum bisa diselamatkan uang negara dari para koruptor hingga 3,55 triliun rupiah.

    Lomba Pangkas Aturan

    Menurut Presiden, salah satu strategi pencegahan korupsi yang harus ditekankan adalah pentingnya deregulasi. “Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik sangat penting. Tapi, setiap regulasi seperti pisau bermata dua, setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi jadi objek transaksi, objek korupsi,” ujarnya.

    Presiden menambahkan bahwa seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membikin susah dunia usaha dan masyarakat dengan membuat aturan-aturan yang tidak jelas sehingga bisa menurunkan produktivitas bangsa.

    “Itu pertimbangan saya mengapa melakukan deregulasi, 42 ribu peraturan yang harus kita pangkas, nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa mangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah,” jelas Jokowi.

    Presiden pun meminta semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan dan dipangkas. “Pekerjaan besar kita di sini jangan lagi jadi alat pemerasan, pemungutan liar, tidak boleh ada lagi yang ngejlimet (susah) ruwet-ruwet,” tutup Presiden.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…