Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula Agar Salurkan Hak Pilihnya

  • Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melalui melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Ornasisasi Kemasyarakatan Tahun 2017. Kegiatan Dilaksanakan Di Manado Sulawesi Selatan pada Sabtu (9/12/2017). Kegiatan ini Diikuti oleh 100 orang Peserta terdiri dari Pengurus Ormas se Kota Manado serta Pejabat dan Staf Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara.

    Andi Muhammad Yusuf mewakili Direktorat Politik Dalam Negeri selaku narasumber dengan membawakan materi terkait UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Muhammad Yusuf mengatakan melalui forum diharapkan menjadi ajang sosialisasi tentang kepemiluan terutama kepada pemilih pemula, dikarenakan pemilih pemula sangatlah banyak. 

    Yusuf menambahkan Ormas yang ada di kota Manado dan sekitarnya dapat bersama-sama pemerintah mensosialisasikan regulasi/aturan tersebut agar lebih memaksimal para pemilih pemula dapat menggunakan hak politiknya. 

    "Penataan sistem pemilu merupakan bagian dari upaya membangun sistem politik dalam negeri yang sehat, berdaulat, dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negera," ujarnya.

    Muhammad Yusuf melanjutkan, beberapa hal yang ditekankan olehnya adalah dalam setiap sistem pemilu selalu terdapat keunggulan dan sekaligus kelemahan, yang diperlukan adalah kecocokan dan keselarasan dengan misi dan tujuan pemilu. Oleh karena itu kemandirian parpol adalah prasyarat bagi sistem kepartaian modern dan professional, dan pendidikan politik adalah tanggung jawab semua pihak, serta politik uang adalah masalah penting yg harus diberantas, maka diperlukan cara untuk menciptakan komitmen bersama terhadap hal tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Polpum, Risnandar Mahiwa juga menyampaikan terkait Arah kebijakan pembinaan pendidikan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Menurut Risnandar UU. No 17 tahun 2017 tentang RPJPN tahun 2005-2025 bertujuan untuk Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran Ormas; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat.

    Kemudian tahapan RPJPN tersebut di tuangkan dalam tahapan prioritas dalam RPJMN (Lima Tahun), maka RPJMN tahun 2015-2019 adalah Pemantapan kelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi serta kemitraan.

    Oleh karena itu, arah kebijakan Ditjen Polpum Tahun 2018 adalah Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri. Ditjen Polpum memiliki peran strategis dalam hal ini yaitu mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan di bidang Politik Dalam Negeri, menegakkan demokrasi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta Integritas Bangsa.

    Dalam kesempatan yang sama Sunaryo selaku Kasubdit Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Ditjen Polpum menyampaikan dalam melakukan pendaftaran Ormas harus sesuai dengan PP 58 Tahun 2013, Pasal 4 dan Pasal 5. Ormas yang dinyatakan terdaftar yaitu Ormas berbadan Hukum yang pengesahannya tidak memerlukan SKT melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Susunan Kepengurusan di Daerah dan Ormas tidak berbadan hukum di daftarkan di Kemendagri melalui Ditjen Polpum, untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta pendaftaran ormas yang memiliki struktur berjenjang dilakukan oleh pengurus ormas di tingkat pusat. 

    Setiap Ormas yang aktif harus melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah setempat (Badan/Kantor Kesbangpol) dengan melampirkan SKT dan Kepengurusan di Daerah. Hal ini guna pengawasan terhadap setiap aktivitas/kegiatan Ormas tersebut.


    Files Download :

Related Posts