Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Hasil Pemilu 2019 Harus Dapat Legitimasi Yang Kuat dari Rakyat

  • Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan hasil Pemilu 2019 harus mendapatkan legitimasi dan dukungan yang kuat dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, jajaran pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu serentak nasional yang akan digelar pertama kali dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tersebut.

    Salah satu bentuk dukungan yang wajib dilakukan, jelas Soedarmo, adalah sosialisasi penyelenggaraan Pemilu secara massif kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu meningkat.

    “Pemerintah berharap hasil Pemilu nanti mendapat legitimasi dan dukungan yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu butuh dukungan semua pihak untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas,” kata Soedarmo dalam sambutannya pada acara Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibacakan Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri, Didi Sudiana di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

    Di sisi lain, Soedarmo mengatakan, penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2019 juga harus berkualitas. Masyarakat sebagai pemilih harus cerdas dalam menentukan pilihannya.

    “Menjadi pemilih yang cerdas harus terus-menerus disosialisasikan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas,” katanya.

    Salah satu bagian terpenting dalam proses demokrasi Pemilu ke depan, kata Soedarmo, adalah peran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Sejak reformasi hingga sekarang, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu cenderung menurun. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92 persen, kemudian turun menjadi 84 persen pada Pemilu 2004, 71 persen pada Pemilu 2009, dan sedikit mengalami kenaikan sekitar 74 persen pada 2014.

    “Fenomena ini perlu disikapi dengan bijak. Sosialisasi yang tepat kepada masyarakat akan pentingnya Pemilu bagi kehidupan bangsa dan negara. Harapannya partisipasi politik masyarakat yang tinggi di Pemilu 2019, tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas,” tuturnya.

    Sementara itu, di sela-sela pembukaan, Didi Sudiana mengatakan, salah satu persoalan yang perlu disikapi secara tepat dalam pelaksanaan Pemilu mendatang terkait dengan persoalan politik uang (money politics). Praktik politik culas itu seakan-akan sudah lazim bagi masyarakat, bahkan dalam pemilihan kepala desa.

    “Masyarakat juga tidak mau mencoblos kalau tidak ada duit. Nah, ini yang harus kita eliminir. Begitu UU Pemilu lahir, kita punya kewajiban untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi seperti apa yang tepat untuk sosialisasi itu? Ini yang coba kita rumuskan,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts