Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Petahana Tidak Mainkan Dana Hibah dan Bansos

  • Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan tidak digunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada), khususnya calon petahana. Dana hibah dan bantuan sosial (bansos) harus fokus sesuai alokasi.

    “Anggaran APBD itu, jangan ada perubahan yang perubahan ini untuk kepentingan pilkada, apalagi untuk kepentingan petahana. Nanti akan menimbulkan persepsi dan pertanyaan. Jangan sampai seperti dulu lagi, terjadi penggelembungan dana hibah dan bansos,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Kamis (7/12).

    Dia juga mengingatkan mengenai anggaran penunjang.

    “Anggaran inti dan penunjang jangan sampai muncul. Nah kalau sudah dalam kepentingan pilkada, berarti kan, indikasinya ada pembengkakan anggaran penunjang,” ujarnya.

    Dijelaskan bahwa anggaran penunjang itu berupa rapat-rapat yang diperbanyak.

    “Kunjungan diperbanyak. Saya kira kan arahan Bapak Presiden didengarkan seluruh gubernur, bupati, wali kota. Kami akan memonitor,” tegas Tjahjo.

    Menurutnya, tak ada masalah apabila selama memimpin, calon petahana satu periode mampu mengalokasikan anggaran secara transparan untuk pembangunan daerahnya. Ditambah lagi jika anggaran itu disetujui DPRD serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) positif.

    Dia menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tidak bisa menjerat petahana jika penggunaan APBD sesuai program.

    “KPK hanya bisa masuk kalau ada indikasi korupsi, apalagi OTT (operasi tangkap tangan) dengan pihak ketiga, itu baru KPK masuk. Termasuk juga kongkalikong antara pemda dengan DPRD,” tuturnya.

    Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya cukup sulit mengawasi penggunaan APBD untuk kepentingan pilkada. Dikatakan, petahana kerap diuntungkan, karena tengah menjabat.

    “Sepanjang tidak menyangkut kerugian negara, tidak mencuri, itu rasanya sulit kita melihat ada pelanggaran,” kata Alexander seusai memberi pembekalan bagi kepala daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemdagri, Jakarta, Kamis (7/12).

    Dia menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meminta KPK melakukan deteksi jika terjadi politik uang. Meski demikian, lanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang justru lebih ideal untuk deteksi ini.

    “Yang lebih kompeten ya Bawaslu, apakah ada pelanggaran tidak. Jika ada money politics (politik uang), lalu Bawaslu menemukan silakan menyampaikan ke KPK bisa saja,” tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…