Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Daerah Tegas Terhadap Ormas Anti-Pancasila

  • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menggelar Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pembekalan untuk pemimpin daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Angkatan ke-3 tersebut digelar di Kantor BPSDM Kemdagri, Jakarta, Rabu (6/12).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi kegiatan pembekalan. Pada awal sambutannya, Tjahjo mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) mewaspadai organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

    “Kalau ada ormas berbau komunis, apalagi PKI (Partai Komunis Indonesia) harus disikat siapapun dia. Kalau ada ormas menyebarkan atheisme, marxisme, leninisme juga harus disikat. Kemudian kalau ada ormas yang mau mengubah ideologi kita, mengubah pembukaan UUD, membahayakan NKRI dan kemajemukan harus kita ingatkan dan bubarkan organisasinya,” tegas Tjahjo.

    Dia menjelaskan, konstitusi UUD 1945 memberikan kebebasan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berhimpun dan berserikat. Diungkapkan, jumlah ormas di Tanah Air kini mencapai 344.039 organisasi.

    “Ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada yang tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Seluruh kepala daerah prinsipnya tidak boleh menghalangi masyarakat berhimpun dan berserikat,” jelasnya.

    Bentuk-bentuk ormas juga beragam. Ada yang bersifat keagamaan, sosial dan politik. Tjahjo mengingatkan, ormas-ormas yang itu perlu terus menerus dicermati. Ditambahkan, seluruh ormas wajib tunduk dan taat pada aturan negara.

    “Jangan sampai seperti Ormas Gafatar, izin sidatnya organisasi sosial. Tahap rekrutmen terbuka dan tertutup kita tidak tahu, saat hijrah, melawan, ingin mengganti Pancasila kita bubarkan,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan alasan pemerintah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, pemerintah tidak pernah melarang ormas untuk berdakwah, termasuk menyiarkan ajaran agama masing-masing. “Silakan mau dakwah sesuai kitab suci, tapi tidak boleh ada niat ingin ganti dasar negara,” katanya.

    Ditambahkan, proses pembubaran HTI tidak dilakukan secara mendadak. Keberadaan HTI, lanjutnya, dicermati selama 10 tahun. “Tidak hanya ini (HTI) saja, ormas-ormas lain juga kita cermati. Ini harus dipertegas di daerah,” imbuhnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…