Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Setelah Bawaslu, Pemerintah Juga Akan Launching Indeks Kerawanan Pemilu

  • Guna mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu nasional serentak tahun 2019, Pemerintah rencananya akan me-launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun depan. Meski, beberapa waktu lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah me-launching IKP Pilkada tahun 2018.   

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, IKP versi pemerintah yang akan di-launching tersebut berdasarkan parameter tersendiri.

    “Nanti akan kita sampaikan semua, ini versi yang kita susun,” kata Tjahjo seperti dilansir kemendagri.go.id.

    Tjahjo mengatakan, IKP yang disusun pemerintah akan jadi pelengkap IKP yang sudah dikeluarkan Bawaslu. Nantinya juga akan dilengkapi oleh indeks kerawanan yang juga disusun instansi lain, seperti kepolisian dan semua pihak sehingga ada pemetaaan yang lebih komprehensif.

    “Insya Allah nanti pada bulan Februari (2018) kita akan mencoba berkumpul bersama-sama mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP sampai tingkat kabupaten, kota,” kata Tjahjo.

    Pertemuan bersama pada bulan Februari 2018 mendatang, jelas Tjahjo, rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah petinggi lembaga negara, seperti Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan juga Panglima TNI akan ikut memberi pengarahan. Pertemuan di bulan Februari itu juga bakal dihadiri para komandan Kodim dan beberapa elemen-elemen demokrasi.

    “Kita akan berkumpul bersama untuk memetakan secara detail biar nanti ada masukkan dari bapak Presiden kemudian dari Menko Polhukam khususnya, Kapolri, mungkin kalau BIN bisa terbuka atau tidak kita lihat sikonnya, kemudian dari Panglima TNI yang mem-back up kepolisian,” tuturnya.

    Semua pemetaan itu, lanjut Tjahjo,  sebagai upaya untuk memetakan dengan detail persiapan menjelang Pilkada dan Pemilu nasional serentak pada 2019.

    Tjahjo menambahkan, potensi gangguan atau konflik dalam sebuah kontestasi politik, bukan hanya dipicu oleh rakyat atau pemilih semata, tapi juga seringkali disebabkan oleh kontestan pemilihan, misalnya karena tidak siap kalah.

    “Bukan dari rakyat memilih, tapi mungkin dari pasangan calon yang tidak mau mengakui kesalahan atau kekalahan, tim suksesnya juga padahal telah diberikan tahapan-tahapan proses sampai ke MK,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts