Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu 2019 Momentum Strategis Tingkatkan Keterwakilan Perempuan

  • Pemilu serentak nasional 2019 merupakan momentum strategis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan dalam politik. Demikian dikatakan Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Bahtiar, M.Si dalam diskusi pendidikan politik bagi kaum perempuan dan kelompok marginal di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/11/2017).  

    “Terutama dalam konteks demokrasi yang harus memberikan hak untuk kesempatan yang sama bagi perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka sebagai manifestasi dari hak-hak politiknya dan meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, khususnya perempuan NTT dalam mengaktualisasikan peran mereka sebagai warga negara,” kata Bahtiar.

    Dalam perjalanan politik perempuan, jelas Bahtiar, secara kuantitatif jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pada laki-laki, akan tetapi jumlah tersebut tidak menjamin perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengarustamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik.

    Upaya membangun peningkatan partisipasi perempuan dalam berpolitik, antara lain tercermin melalui  Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat memuat syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam pendiri, kepengurusan partai politik (parpol), dan sebagai calon anggota legislative (caleg). Lahirnya UU tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat sceara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih.

    Saat ini di Provinsi NTT, lanjut Bahtiar, prosentase keberadaan perempuan dalam lembaga politik, termasuk dalam perhelatan Pilkada masih sangat kurang. Untuk perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Manggarai Barat saja hanya diwakili oleh satu orang anggota perempuan.

    “Oleh karena itu kami mendorong lembaga perempuan di provinsi NTT agar terus berjuang untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di semua lembaga, baik di lembaga eksekutif maupun di legislatif,” kata Bahtiar.

    Terpisah, Kasubdit Pendidikan Politik Cahyo Ariawan sebagai ketua penyelenggara diskusi pendidikan politik bagi kaum perempuan di Kabupaten Manggarai Barat dalam laporannya  menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan politik di Labuhan Bajo ini sebagai amanat dari Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memberikan fasilitasi dan bantuan dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih.

    “Kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di tahun 2018, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi perempuan dalam Pemilu serentak tahun 2019,” tuturnya.

    Kegiatan diskusi pendidikan politik bagi kaum perempuan di Kabupaten Manggarai Barat kali ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari pengurus parpol, organisasi sayap parpol, LSM perempuan, dan masyarakat.


    Files Download :

Related Posts