Kamis, 16 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Harus Hindari Perpecahan

  • Pada 2018, ada 171 daerah yang akan menggelar pemilihan, baik itu pemilihan gubernur, bupati maupun walikota. Rangkaian pemilihan di 2018 menarik dicermati, karena berdekatan dengan tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Diharapkan, pesta demokrasi daerah tahun depan, tak segaduh Pilkada di DKI Jakarta dan tidak membuat masyarakat terbelah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (16/11).

    Menurut Tjahjo, kontestasi politik seperti Pilkada misalnya, adalah ajang bagi rakyat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas. Karena itu, yang harusnya dikedepankan adalah adu gagasan dan program. Visi dan misi yang mesti ditawarkan. Bukan kemudian proses pemilihan gaduh dengan isu dan informasi yang menyesatkan.

    “Mari adu program, adu konsep, adu gagasan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan tingkat kesejahteraan sosial,” kata Tjahjo. Pilkada, kata dia adalah salah satu instrumen demokratis dalam memilih para pemimpin di daerah. Karena itu, jangan sampai proses demokrasi itu dinodai oleh hal-hal yang merusak demokrasi itu sendiri. Demokrasi memang menjamin perbedaan pilihan politik. Tapi, jangan sampai perbedaan politik itu lantas menjadi permusuhan.

    Pesta demokrasi, pasti akan ada dinamika. Namun, jangan sampai dinamika itu membuat masyarakat terpecah belah. Ia contohkan, apa yang terjadi di Pilkada Jakarta kemarin. Memang, proses pemilihan berjalan aman dan lancar. Tapi, kegaduhan dalam Pilkada hampir saja memecah belah masyarakat. Ia pun berharap, kegaduhan di Pilkada Jakarta tak terjadi pada pemilihan serentak di 2018. “Ini yang harus dicermati dengan baik, kalau tidak ini akan bisa pecah bangsa ini.

    Urusan Pilkada DKI saja bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan gotong royong, walaupun hari H-nya aman, tapi ini menimbulkan benih-benih yang tidak baik. Karena tadi tidak memahami hal-hal yang menjadi dasar,” tutur Tjahjo. Karena itu, kata dia, seluruh bupati dan walikota yang kelak terpilih dalam Pilkada serentak, tak melupakan janji politiknya.

    Janji politik harus dipenuhi. Bahkan kalau bisa harus tepat waktu. “Tugas kepala daerah itu adalah membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat, mengorganisir masyarakat, kalau itu dilaksanakan, saya yakin negara ini akak cepat selesai dalam konteks percepatan pembangunan selama 72 tahun ini,” urainya.

    Partisipasi Pemilih

    Mengenai suksesnya sebuah pesta demokrasi, kata Tjahjo dapat diukur dari beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya partisipasi pemilih. Hak pilih warga dalam Pilkada harus dijamin. Dan tak boleh ada intimidasi dari siapa pun kepada para pemilih. Pesta demokrasi juga harus berkualitas. Yang bertarung, benar-benar bisa bersaing dengan dewasa. Tidak mengumbar kampanye hitam. Melakukan fitnah, dan menyebar berita bohong atau hoax.

    Serta jangan sampai menghalalkan segala cara, menang dengan politik uang. Tidak ada politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden. Tidak ada kampanye yang berujar kebencian, berbau SARA, memecah belah, memfitnah. Ini harus ada tindakan tegas dari kepolisian, termasuk KPU dan Panwas harus mempertegas kalau ada tim sukses atau pasangan calon yang melakukan kampanye hitam,” ujarnya.

    Andai pun ada misalnya, pasangan calon yang merasa kecewa terhadap proses pemilihan, ia minta menempuh jalur hukum yang disediakan UU. Jangan sampai, main hakim sendiri. Misalnya, sampai melakukan pengrusakan. Itu saja saja mencederai demokrasi itu sendiri. “Aturan UU sudah ditentukan dengan baik, pelaksanaannya juga diatur dengan baik. Semua harus memahami proses-proses sengketa Pilkada, sehingga konsolidasi demokrasi ini tahun 2019 akan bisa tuntas. Aman dan tertib, sehingga kita memasuki tahapan Pilkada serentak tahun 2022,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…