Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sebanyak 155 Daerah Belum Bentuk Desk Pilkada 2018

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 155 daerah dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2018 belum membentuk Desk Pilkada. Padahal, keberadaan Desk Pilkada sebagai simpul informasi pemantauan (monitoring) penyelenggaraan Pilkada.  

    “155 daerah belum membentuk Desk Pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Budi Prasetyo dalam diskusi Lokakarya Pers Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kemendagri di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Minggu (12/11/2017).

    Rencananya, kata Budi, Desk Pilkada di 155 daerah itu akan dibentuk tahun depan mengingat anggaran pembentukannya sudah diajukan dalam APBD 2018 di masing-masing daerah.

    Dari sisi anggaran, lanjutnya, jumlah anggaran Pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah mencapai Rp15,157 triliun. Anggaran itu lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah yang hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp7,090 triliun.

    “Jawa TPS banyak sekali sehingga anggarannya membengkak,” kata Budi.

    Dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada 2018, sambungnya, terdapat 7 provinsi yang sangat padat penduduknya.

    Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Arif Syahrial mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2018 mendatang mendapat perhatian serius dari partai politik (parpol) mengingat persiapan menjelang penyelenggaraan Pemilu serentak nasional tahun 2019. Sebanyak 68 persen pemilih akan berpartisipasi pada Pilkada tahun depan.

    “Pilkada 2018 ini akan menjadi test case parpol karena 68 persen pemilih terlibat. Makanya kemarin Pak Menteri (Mendagri) mengatakan tahun ini ada Pilkada serasa Pilpres,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…