Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Putusan Ormas Anti Pancasila Libatkan Banyak Lembaga

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa keputusan terhadap sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak dilakuan secara sepihak atau hanya melibatkan satu dua lembaga saja, seperti hanya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sebuah ormas dinyatakan anti-Pancasila atau bukan melibatkan banyak pihak, yaitu kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    "Yang saya ingat yaitu kewenangan Mendagri dan Menkopolhukam memutuskan Perppu ini melalui rapat yang cukup panjang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kantor Menkopolhukam," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (30/10/2017). 

    Intinya, kata Tjahjo, dalam memutuskan pembubaran sebuah ormas, tak hanya satu dua kementerian yang terlibat, tetapi melibatkan lembaga lain, seperti kejaksaan, kepolisian, TNI, dan BIN.  " Yang  memilah kan masukan semua pihak ada kejaksaan, ada kepolisian, TNI, BIN,  ada semua," ujarnya. 

    Ditegaskan Tjahjo, terkait Perppu Ormas, pemerintah  tak