Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Gelar Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

  • Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah, program dan kegiatan pada masing-masing daerah melalui SKPD dan instansi vertikal di daerah, yang terkait dengan penanganan konflik sosial khususnya upaya pencegahan konflik tentu akan berjalan sinergi. Dengan demikian berbagai permasalahan atau potensi konflik yang ada di daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat.

    Hal ini senada dengan yang diungkapkan Plt Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Heru Matador dalam acara 'Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2017' yang dilaksanakan di Yogyakarta hari ini. Kegiatan rapat ini diikuti oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Se-wilayah Timur, serta undangan Instansi terkait lainnya.

    Heru menjelaskan dengan adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing daerah maka upaya penanganan konflik sosial di daerah akan menjadi lebih terarah dan terukur.

    "Untuk itu melalui rapat evaluasi ini saya kembali menekankan bahwa pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial menjadi penting dan strategis untuk kita laksanakan bersama, demi menjaga kondusifitas keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, mengingat saat ini akan memasuki tahap persiapan Pilkada serentak dan Pemilu tahun 2019," ujar Heru Matador, Senin (30/10).

    Heru Matador menerangkan bahwa pembentukan Tim Terpadu penanganan konflik sosial khususnya di daerah antara lain bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertikal dalam rangka mengefektifkan penanganan konflik sosial. Menurut Heru Matador upaya penanganan konflik sosial dalam satu tahun terakhir telah dilakukan secara optimal.

    "Upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial dalam satu tahun terakhir secara umum sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut salah satunya dapat terlihat dalam pencapaian target pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial pada masing-masing Provinsi," terang Heru.

    Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur dan diamanatkan oleh Permendagri Nomor 42/2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial yang merupakan tindak lanjut dari PP nomor 2/2015.

    Perlu diketahui berdasarkan data yang masuk ke Sekretariat Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, jumlah daerah yang sudah membentuk sebanyak 34 Provinsi dan dan 360 Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Tim Terpadu dari jumlah total 514 Kabupaten/Kota, dan yang belum membentuk Tim Terpadu sebanyak 154 Kabupaten/Kota.


    Files Download :

Related Posts