Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Kemendagri Sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Soal Ormas

  • Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan bidang organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Polpum Risnandar Mahiwa menjadi salah satu nara sumber dalam acara tersebut.

    Risnandar menjelaskan bahwa dalam masa transisi pasca ditundanya RPP Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pengaturan terkait Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah di atur dalam pasal 122 ketentuan peralihan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sehingga urusan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) harus tetap diakomodir oleh pemerintah daerah.

    "Kalau melihat dasar daripada RPJMD kita ketahui bersama adalah PP 18 Tahun 2016, posisi masa transisi urusan Pemerintahan Umum ada dalam pasal 122, dengan mendasari dasar hukum peraturan pemerintah tersebut, keseluruhan itu tetap masuk seperti di dalam RPJMD setiap Provinsi terkait urusan Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat," tegas Risnandar di Surabaya, Senin (30/10).

    Risnandar menyampaikan bahwa telah beberapa kali dilaksanakan pertemuan dengan Ditjen Bangda terkait Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Daerah. Mendasari hal tersebut, Risnandar menyampaikan Ditjen Polpum akan mempertegas urusan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

    "Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang sedang dalam proses tanda tangan meliputi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan, Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial," terangnya.

    Dalam Kesempatan yang sama, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum Kemendagri La ode Ahmad, menyampaikan terkait UU Nomor 2 Tahun 2017 yang telah di disahkan menjadi UU dalam sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Oktober 2017, bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah dapat memahami berbagai pendapat dan pemikiran yang berkembang selama proses pembahasan maupun sampai dengan diundangkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

    "Pendapat dan pemikiran yang berkembang selama proses pembahasan maupun sampai dengan diundangkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai suatu dinamika demokrasi, yang juga mencerminkan suasana kebatinan, semangat, pemikiran dan visi yang kuat berbagai unsur di masyarakat. Demi tersusunnya suatu kebijakan yang komprehensif, memadai, dan berkualitas dengan mempertimbangkan aspek filosofis, historis, sosiologis dan yuridis sesuai kebutuhan, aspirasi kehendak dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia," papar La Ode Ahmad.

    Acara ini diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan atau Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota terpilih, Kepala Badan Kesbangpol Kota Surabaya, pejabat dan staf Ditjen Polpum serta para tamu undangan dari SKPD di Jawa Timur.


    Files Download :

Related Posts