Jumat, 19 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Revisi UU Ormas Dilakukan Pelan-pelan Bersama DPR

  • Rapat paripurna DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-undang.

    Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meski telah disahkan namun Undang-undang tersebut masih terbuka untuk direvisi, baik oleh pihak pemerintah maupun DPR.

    "Revisi pelan-pelan sambil jalan. Saya ga bisa menentukan (apa yang direvisi), nanti ada rapat dengan menkopolhukam, pihak DPR juga ada rapat sendiri, apakah itu internal komisi II atau baleg," ujar Tjahjo di sela-sela Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Jawa Barat, Rabu (25/10).

    Saat ditanya sejauh mana batasan-batasan revisi yang dimaksud, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan hanya menyatakan bahwa masalah ideologi merupakan hal yang prinsip.

    "Yang penting ini (revisi) terbatas, yang berkaitan dengan faham-faham yang ga boleh ada itu harus dimasukkan, yang kemarin sudah masuk, komunisme, leninisme, dan marxisme. Intinya, berkaitan dengan paham-paham yang ingin mengubah Pancasila, enggak boleh," kata Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…