Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Kalau Ada Keluhan Segera Komunikasikan dengan Kami

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, cukup optimis dan yakin penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu dan  DKPP sampai jajarannya paling bawah sudah teruji. Sehingga bisa mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dengan baik.

    “Ada pengalaman teruji,  pengalaman dan integritasnya. Apalagi Pak Haryono (Ketua DKPP, saya kenal lama beliau saat beliau di MK,” ujar Tjahjo saat jadi pembicara di acara rapat kerja persiapan Pilkada serentak 2018, di Jakarta, kemarin.

    Tjahjo pun bercerita sekelumit kisahnya, saat dia jadi Ketua Tim Sukses pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla di pemilihan presiden 2014. Kata dia, sebagai ketua tim sukses, dialah orang yang paling bertanggung jawab dalam strategi pemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Tentu dibantu seluruh tim. Ia masih ingat, ketika ada gugatan terhadap hasil Pilpres, ia sampai tak berani menelpon Ketua KPU, para hakim konstitusi. Apalagi coba ingin bertemu. Semua dia lakukan semata menjaga independensi kedua lembaga.

    “Saya enggak pernah ketemu. Kita sama bapak (Haryono) MK saja enggak pernah ketemu. Waktu saya menjadi ketua tim suksesnya Bapak Jokowi enggak  berani telpon Ketua KPU,  Ketua Panwas, Pak  Muhammad sama alhamarhun Pak Husni Kamil Manik juga enggak berani,” tutur Tjahjo menceritakan kembali sekelumit kisahnya saat ia jadi ketua tim sukses Jokowi.

    Pilkada serentak 2018, lanjut Tjahjo, memang sudah didepan mata. Tapi, kata dia  masih ada waktu, untuk mempersiapkan segalanya lebih baik lagi. Tjahjo juga mengatakan, andai ada kesulitan, atau keluhan baik itu dari Pemda, KPU dan Bawaslu, jangan segan untuk segera berkomunikasi dengan Kemendagri.

    “Saya kira masih ada waktu nanti kalau ada keluhan-keluhan dari pemerintah daerah,  dari KPU daerah dan KPU Pusat, Bawaslu, komunikasi dengan kami tapi secara prinsip bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Tjahjo menambahkan, Pilkada serentak adalah bagian dari proses  konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dan konsolidasi demokrasi ini sangat penting untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus kian efektif dan efisien. Serta untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat otonomi daerah dengan memilih pemimpin daerah yang terbaik dan amanah.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…