Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Perppu Ormas Disahkan Jadi UU

  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-undang (UU) setelah pemungutan suara terbuka dalam rapat paripurna, Selasa (24/10).

    “Dari hasil voting terbuka, sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju, serta sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju. Anggota yang hadir seluruhnya sebanyak 445 anggota,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, pemimpin rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (24/10).

    Fadli menjelaskan pemungutan suara dilakukan setelah forum lobi antarpimpinan fraksi, yang dilakukan saat rapat paripurna diskors, tidak mencapai mufakat karena masih ada tiga opsi pandangan terhadap Perppu Ormas.

    Sebagaimana laporan Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, ada empat fraksi yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang. Tiga fraksi yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan catatan segera dilakukan revisi, dan tiga fraksi yang tidak setuju Perppu Ormas menjadi undang-undang. Keempat fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PKB.

    Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP dapat menerima Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan catatan segera dilakukan revisi, sedangkan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS menyatakan menolak atau tidak setuju.

    Terbuka Direvisi

    Wakil pemerintah yang mengikuti sidang paripurna DPR tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah menghargai pandangan seluruh fraksi terhadap Perppu Ormas, baik pihak yang menerima, menerima dengan catatan maupun yang menolak. Ia meyakini pada dasarnya seluruh fraksi juga sepakat bahwa ideologi Pancasila dan UUD 1945 sudah final.

    Tjahjo pun menyanggupi permintaaan sejumlah fraksi yakni PPP, PKB, dan Partai Demokrat yang menerima Perppu Ormas dengan catatan, merevisi Perppu Ormas jika diundangkan. “Pemerintah pada prinsipnya terbuka untuk koreksi penyempurnaan terbatas dalam arti (di luar) urusan Pancasila sebagai ideologi UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI.

    “Soal yang lain pemerintah terbuka. Ini yang kami cermati mulai di pandangan mini maupun di paripurna, dan di hasil lobi tadi,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.