Rabu, 12 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Revisi Perppu Ormas Tidak Boleh Melanggar Pancasila

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak boleh melanggar Pancasila.

    "Soal mau revisi oke, tapi apa dulu dong revisinya? Tetapi yang sudah final ya Pancasila. Jangan ada agenda lain di luar Pancasila," kata Tjahjo Kumolo, Senin (23/10).

    "Harus dicantumkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu prinsip sudah final. Itu saja. Kalau yang lain mari kita duduk bersama."

    Soal revisi lain seperti mekanisme pembubaran ormas yang dimintakan sejumlah fraksi yang menolak, Mendagri Tjahjo mengatakan pihaknya akan melihat lebih jauh substansi idenya. Tapi yang prinsip bagi Pemerintah, UUD 1945 memberikan kebebasan warga negara berserikat, berhimpun berormas, dan membuat partai politik. "Tapi tidak boleh memiliki agenda lain, punya ideologi lain selain Pancasila," katanya.

    Ditegaskan dia, tak ada pendekatan persuasif dari pemerintah jika menyangkut ormas bertentangan dengan prinsip itu. Karena bagi pemerintah, Pancasila sudah final. "Sama seperti anggota DPR, mereka sebagai anggota DPR sudah disumpah untuk setia kepada ideologi Pancasila itu," kata Mendagri.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungannya atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Namun dukungan itu disertai catatan agar Perppu segera direvisi setelah menjadi undang-undang (UU).

    Bagi PPP, yang perlu direvisi adalah menyangkut peran pengadilan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan. Lalu klasifikasi ormas yang bersifat nasional, regional, atau lokal. Juga cakupan kerja ormas, apakah mengurus seluruh aspek kehidupan masyarakat atau hanya mengurus segmen tertentu.

    Sementara Fraksi PKB ingin mengutamakan upaya persuasi oleh pemerintah terhadap ormas yang dianggap melanggar undang-undang. PKB juga ingin agar ketika kewenangan Pemerintah di Perppu Ormas digunakan, tanpa motif subyektif tertentu. Jadi yang ditindak mesti benar-benar ormas yang mengganggu keberadaan Pancasila dan UUD 1945.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…