Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ambang Batas 20 Persen Munculkan Diskriminasi Parpol


  • Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, dalam ketentuan konstitusi harus ada kesetaraan perlakuan. Karenanya, tidak tepat apabila ambang batas 20 persen digunakan.

    "Menurut saya berasalan jika PT itu dari sisi konstitusi seharusnya ketentuan ini dibatalkan dengan adanya Pemilu serentak," kata Refly di Jakarta, Sabtu (21/10).

    Dalam hemat dia, Pemilu serentak seharusnya membuat tidak ada lagi basis untuk membuat perhitungan PT nya, Namun, ketika UU 7/2017 kemudian masih menetapkan basis treshold pada pemilu 2014, ini yang menjadi tidak logis.

    "Karena, norma ini PT 2014 sudah digunakan untuk pada Pilpres 2014 sudah selesai, dan kemudian kalau dalam prinsip konstitusi Pemilu adalah bahwa semua partai peserta Pemilu harus diperlakukan setara, klo seandainya pasal itu tetapi ada di situ tidak dihapuskan atau di batalkan MK, maka akan ada diskriminasi terhadap partai-partai politik peserta Pemilu," jelas Refly.

    "Ada partai-partai politik yangg memiliki standing untuk mengajukan calon presiden walaupun harus berkoalisi untuk mendapatkan 20 persen kursi  dan 20 persen suara, tapi sudah pasti ada partai-partai politik yang tidak memiliki hak lagi atau sudah kehilangan hak nya , yaitu partai-partai politik baru," sambungnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…