Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Perppu Dikhawatirkan Suatu Saat Buat Membungkam Semua Ormas

  • Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Perppu Ormas layaknya berkas kosong tanpa pertimbangan pengadilan. Sebab, semua putusan hukum harus diputuskan melalui lembaga peradilan.

    "Kalau dari sisi materi, saya berkeberatan. Kenapa? Karena itu memberikan seperti blanko atau cek kosong kepada pemerintah untuk bisa membubarkan ormas apa saja tanpa due process of law," kata Refly usai diskusi Presidential Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Bangi Kopi, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10).

    Ia mengkhawatirkan akan ada pemimpin yang membungkam semua organisasi masyarakat. Hal itu berpotensi dimanfaatkan melalui Perppu Ormas ini. 

    "Kita jangan enggak boleh membiarkan, karena pemerintah bisa berganti. Suatu saat bukan tidak mungkin ada muncul pemimpin yang kuat strong, yang kemudian berkehendak membungkam semua organisasi, maka dia bisa menggunakan instrumen ini. Karena itu kita harus jaga betul," tuturnya.

    Lebih lanjut, kata Refly, perkara kemudian ada organisasi yang dianggap anti-Pancasila dan UUD 1945, tetap harus ada penilaian yang fair dari pihak lain. Dalam hal ini melalui proses pengadilan untuk menentukan bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila atau tidak.

    "Kalau dalam hukum pidana, orang yang tertangkap tangan maling saja itu tidak boleh langsung dihukum. Untuk menghukumnya harus ada proses pengadilan dulu setelah inkrach dinyatakan bersalah baru dihukum. Apalagi sebuah ormas," papar Refly. 

    "Jadi kalau memang dianggap memang bertentangan pancasila maka menurut UU yang 17 2013 itu bisa diajukan ke pengadilan untuk dibubarkan. Jadi gak ada kekosongan hukum," tambahnya.


    Files Download :

Related Posts