Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Minta DPR Setujui Perppu Ormas

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta DPR RI segera memberi persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah diajukan ke Parlemen.

    “Pemerintah mengharapkan kepada Komisi II DPR untuk menyetujui Perppu sebagai UU,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri Soedarmo, saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR, Kamis (19/10).

    Kata dia, dikeluarkannya Perppu itu adalah langkah Pemerintah untuk mempertahankan serta menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sebab dalam beberapa kali pemantauan di lapangan, Pemerintah menemukan dugaan kuat adanya ormas-ormas yang diindikasikan bertentangan dengan Pancasila.

    Dan di dalam substansinya, Perppu Ormas juga tak mengatur kesewengan membubarkan ormas begitu saja. Namun ada proses yang terjadi dari teguran tertulis, penghentian kegiatan, sampai pembubaran ormas. Maka tak benar bila Pemerintah otoriter ketika menerbitkan Perppu.

    "Perppu ini merupakan penyempurnaan UU ormas yang sudah mewadahi tahapan pembubaran ormas,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    Kegiatan Ormas Bisa Dihentikan

    Sanksi peringatan tertulis kepada ormas diberikan secara bertahap. Mulai dari peringatan pertama, kedua, hingga ketiga.
  • sample9

    Bantuan ke Ormas Bisa Dihentikan

    Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi kepada Ormas berupa penghentian bantuan. Hanya saja, sanksi ini baru bisa dikeluarkan jika Ormas yang bersangkutan sudah mendapatkan peringatan ketiga.