Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri: Potensi Konflik Pilkada Jatim Harus Dideteksi Dini

  • Pemetaan wilayah potensi konflik, pemberdayaan forum-forum serta penyampaian data dan informasi akurat jelang Pilkada Jawa Timur 2018 harus melibatkan kerjasama pemerintah daerah maupun pusat.


    Demikian dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didi Sudiana, saat membuka Forum Dialog dalam rangka cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah dan pembahasan isu strategis lainnya, di Java Paragon Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/10). 

    Forum itu digelar Direktorat Jenderal Polpum Kemendagri guna berkoordinasi dalam mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul dalam persiapan Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019 di wilayah Jawa Timur.

    Turut hadir dalam acara ini antara lain Staf Khusus Mendagri, Budi Prasetyo; Kepala Badan Kesbangpol Jatim, Forum Kerukunan Umat Beragama Jatim, FKDM Jatim dan seluruh Kaban Kesbangpol se Jatim.

    "Usaha menciptakan kondisi aman, tenteram, tertib, dan damai adalah tugas bersama pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa. Terlebih dalam menghadapi dan mengendalikan situasi serta kondisi daerah menghadapi tahun politik yang akan datang," kata Didi.

    Menurut dia, berbagai kasus krusial harus diantisipasi agar tidak terjadi dan terulang kembali. Dia menyebut konflik pembangunan tol di Ngawi, Blitar, Madura dan Kediri. Konflik pembangunan patung di Tuban, hingga konflik pemilihan kepala desa di Madura dan kawasan tapal kuda. 

    "Kondisi-kondisi itu jangan terulang lagi," tegas Didi.

    Dia sekali lagi menekankan upaya-upaya deteksi dan cegah dini, serta peningkatan koordinasi dan keterpaduan antar aparat Pemda dan pusat melalui tim terpadu penanganan konflik sosial.

    "Pemetaan wilayah potensi konflik dan pemberdayaan forum-forum, serta penyampaian data dan informasi yang akurat dan cepat juga harus terus dipertahankan," lanjut Didi.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…