Kamis, 19 Oktober 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai Oktober

  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2019 kemungkinan besar akan dimulai pada Oktober mendatang. Kepastian tahapan verifikasi parpol masih menanti pengesahan RUU Pemilu. 

    "Semoga bisa dimulai Oktober 2017. Kepastiannya seperti apa masih menanti penuntasan pembahasan RUU Pemilu. KPU sebenarnya sudah siap jika memang tahapan dimulai Oktober," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5). 

    Meski masih menanti penyelesaian RUU, KPU hingga saat ini sudah menyusun draft tahapan persiapan Pemilu Serentak 2019. Terkait proses verifikasi parpol, sudah ada sistem informasi partai politik (sipol) yang dikembangkan oleh KPU. Lewat sistem ini, parpol yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan verivikasi secara online.

    "Sekarang sipol sudah langsung bisa digunakan. KPU rencananya akan menggelar satu kali lagi pelatihan bagi tim IT parpol mengenai sipol," tutur Arief. 

    Dia menjelaskan, ada 73 parpol yang kini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dari semua parpol itu, baru 35 parpol yang sudah berhasil diidentifikasi oleh KPU. Sebanyak 35 parpol tersebut pun sudah menerima pelatihan sipol oleh tim KPU. Lebih jauh Arief memaparkan, verivikasi berlaku bagi semua parpol yang akan mengikuti Pemilu 2019. Ia mengingatkan jika semua parpol paling tidak harus menyiapkan perangkat verifikasi, baik syarat administrasi maupun syarat keanggotaan. 

    Sementara itu, berdasarkan Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edi, dalam paparan yang diunggah di media sosialnya pada Selasa, menjelaskan jika ada 11 tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Kesebelas tahapan ini berdasarkan rapat koordinasi antara Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Bawaslu. 

    Adapun 11 tahapan itu yakni tahapan verivikasi parpol peserta Pemilu 2019 (1 Oktober 2017), penetapan parpol peserta Pemilu 2010 (1 Maret 2018), pengajuan bakal caleg DPR, DPD dan DPRD (Mei 2018), pengajuan bakal capres-cawapres (Agustus 2018), pengajuan daftar calon sementara DPR, DPD dan DPRD (Agustus 2018), penetapan capres-cawapres (September 2018), pelaksanaan kampanye (13 Oktober 2018- 13 April 2019), pemungutan suara (17 April), pelantikan anggota DPRD Kabupaten-kota (Agustus-September 2019), pelantikan anggota DPR dan DPD (1 Oktober 2019) dan pelantikan presiden-wapres terpilih (20 Oktober 2019).


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.