Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Ini Soal Ormas Tak Konsisten

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai keberadaan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) penting bagi kedaulatan NKRI. Aturan ini menyatukan persepktif bahwa semua elemen bangsa harus memiliki ideologi yang sama yakni Pancasila.

    Dia mengatakan, saat ini memang tengah dibahas di DPR tentang Perppu Ormas. Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan penjelasan kepada Komisi II DPR soal kebutuhan aturan ini. Menurut dia, ini bukan hanya soal keberadaan ormas, melainkan ketidak-konsistenan suatu ormas terhadap landasan negara.

    "Jangan dilihat dari sisi ormasnya. Ini sebuah ormas yang tidak konsisten melaksanakan tugas. Ormasnya ini berada dibawah lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Tjahjo usai menghadiri Simpsiun MPR soal peranan DPD di Gedung Parlemen Senanyan Jakarta, Rabu (4/10).

    Tjahjo menyatakan, dirinya juga sudah memberikan penjelasan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Perppu Ormas belum lama ini.

    Terkait, kemungkinan kalau sejumlah subtansi di Perppu nantinya dikoreksi DPR, Mendagri menyatakan, pihaknya masih menunggu proses hukum yang berlangsung di MK.

    "Perppu ini demi Indonesia. Harapan saya, mudah-mudahan setiap pimpinan nanti punya ideologi yang sama, yakni Pancasila," ujar dia saat ditanya wartawan kalau nanti Perppu Ormas ini ditolak.

    Tjahjo juga meminta maaf atas ketidakhadirannya dalam Rapat Komisi II DPR membahas Perppu Ormas. Alasannya karena harus menghadiri undangan Simposium MPR dan saat ini dirinya sedang dalam kondisi kurang sehat. Ia juga sudah mengutus Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo untuk hadir di rapat di Komisi II tersebut.

    "Saya minta maaf kepada Komisi II DPR RI," ujar dia.

    Sebelumnya, Rapat perdana Komisi II DPR dan pemerintah membahas Perppu Ormas berlangsung singkat lantaran perwakilan pemerintah yang seharusnya diwakili Mendagri Tjahjo dan Menkumham Yasona Laoly tidak hadir dalam agenda rapat itu

    Anggota Komisi II dari Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera mengaku kecewa karena perwakilan pemerintah yang datang tidak lengkap. Anggota lainnya dari Fraksi PAN, Yandri Susanto menilai pemerintah tak serius dalam membahas perppu ini.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…