Rabu, 19 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden Jokowi: Jangan Beri Ruang Ideologi Lain

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 1965 yang bertujuan mengganti Pancasila sebagai ideologi.

    Ditegaskan Presiden, sejarah kelam serta kekejaman PKI diharapkan tak terulang kembali. Diketahui ketika itu, pimpinan PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal. “Jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi,” kata Presiden seusai upacara di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Minggu (1/10).

    Presiden menegaskan, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia harus dipegang teguh. Persatuan dan kesatuan bangsa sepatutnya tak dirusak oleh ideologi tertentu. “Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak,” tegasnya.

    Presiden juga mengingatkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV/1966 masih berlaku. Artinya, ajaran Komunis, Marxisme-Leninisme dilarang di Tanah Air. Selain itu, PKI juga dinyatakan organisasi terlarang. “Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP MPRS XXV/1966 jelas bahwa PKI itu dilarang,” ujarnya.

    Presiden mengajak segenap komponen bangsa serta memerintahkan TNI/ Polri, termasuk lembaga pemerintah saling bersinergi. “Bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tenteram. Bersatu padu menghadapi persaingan dan kompetisi global,” ucapnya.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mendampingi Presiden saat upacara. Selain itu, turut hadir jajaran menteri Kabinet Kerja, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

    Upacara diawali dengan lagu Indonesia Raya, lalu mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang membaca teks Pancasila. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan didaulat membaca naskah pembukaan UUD 1945.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah membaca naskah dan penandatanganan ikrar kebangsaan. Upacara ditutup dengan doa yang dibawakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

    Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, pengkhianatan PKI menjadi fakta sejarah yang tak perlu terulang. Amanat Pancasila, menurutnya, jelas dan tegas bahwa bangsa Indonesia melarang Komunis dan gerakannya.

    Dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila, dia juga menyindir para kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditegaskan, korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

    “Bayangkan dalam 2 minggu ada 4 bupati dan 2 wali kota ditangkap KPK, dimana Pancasilanya? Ini artinya Pancasila tidak dijadikan perilaku dalam mengemban amanat sebagai kepala daerah,” tukas Zulkifli.

    Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, bangsa Indonesia melalui berbagai tantangan dan dinamika. Dengan Pancasila, Indonesia mampu melewati seluruhnya.

    “Saya kira hari ini kita menegaskan komitmen dan tekad bahwa Pancasila sebagai ideologi negara layaklah kita pertahankan, komitmen nasional ini yang saya baca, karena menjadi wakil rakyat,” kata Fahri.

    Komoditas Politik

    Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, isu komunisme dan kebangkitan PKI sebaiknya tak digembar-gemborkan, bahkan hingga menjadi komoditas politik. Menurutnya, hal tersebut sangat tidak adil.

    “Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini jadi komoditas politik, baik jangka pendek, maupun pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden) yang akan datang. Tidak fair (adil),” kata Wiranto.

    Dia menuturkan, kegaduhan dipastikan bakal muncul jika isu tersebut tetap dimainkan kelompok tertentu. “Menimbulkan suatu suasana yang saling menyalahkan yang akhirnya juga mengganggu stabilitas nasional. Akhirnya mengganggu pembangunan nasional. Akhirnya, mengganggu kepentingan masyarakat,” tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Jokowi Ditantang Berani Tiru Bung Karno

    Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK telah melewati 100 hari masa kerja. Beberapa menteri dinilai berkinerja buruk selama tiga bulan menjabat dan mulai muncul desakan Jokowi segera mencopot menteri tersebut.   Politikus…
  • sample9

    Perombakan Kabinet Kerja Jokowi Jadi Suatu Kebutuhan

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, reshuffle adalah suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang…
  • sample9

    Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Masih Tinggi

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, menyebut kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi. Menurutnya, 70 persen masyarakat memberikan nilai 6-10 terhadap…