Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum: Ketahanan Ekonomi Tanggung Jawab Bersama


  • Subdit Ketahanan Ekonomi Dit. Ekososbud Ditjen Polpum, Hamda dalam sambutannya mengatakan bahwa, sistem perekonomian bangsa Indonesia menganut sistem usaha bersama, dimana setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. 

    "Untuk itu upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari penciptaan stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama," ujar Hamda dalam keterangan tertulisnya.

    Hamda menambahkan bahwa dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah pasar bebas, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri. Hubungan ekonomi Indonesia dalam kerjasama dalam pasar perdagangan bebas memasuki babak baru yang lebih erat dengan semakin gencarnya penandatanganan berbagai kerjasama terutama dalam bidang ekonomi. Namun, tidak selamanya bahwa perdagangan bebas selalu menguntungkan.

    "Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas bisa positif namun juga bisa negatif. Begitu banyak persoalan dan implikasi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan bebas dunia," jelasnya.

    Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanat dari UUD RI 1945 Pasal 25 ayat 1 yang juga sejalan dengan Sembilan Program Nawa Cita, Program Nawacita ke-3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

    Untuk itu, lanjut Hamda, guna menghadapi kompleksitas yang timbul dari dinamika sosial yang berkembang, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat lebih konsisten melaksanakan fungsi regulasi dan fasilitasi yang tujuannya memperkokoh kesatuan bangsa, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

    "Khususnya bagi Aparatur Kesbangpol, kita dapat lebih berperan dalam hal tersebut melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait di daerah serta memperkuat forum-forum yang sudah ada (Kominda, FKDM dan FKUB), sebagai alat informasi dan komunikasi dalam rangka cegah dini dan antisipasi konflik yang berkembang khususnya di bidang ketahanan ekonomi," tutup Hamda dalam kegiatan yang pesertanya merupakan Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbangpol se Kabupaten/Kota Propinsi DIY serta SKPD terkait Di Propinsi DIY.


    Files Download :

Related Posts