Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tak Diverifikasi, 12 Parpol Peserta Pemilu 2014 Hanya Didata

  • Sebanyak 12 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 tak lagi mengikuti verifikasi untuk Pemilu 2019. Sebab, parpol tersebut telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, 12 partai hanya akan didata dan diteliti secara administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan. Dipastikan bahwa verifikasi ulang tidak dilaksanakan. Salah satunya karena faktor anggaran. “Alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya. Hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti pemilu sebelumnya,” kata Tjahjo di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (25/9).

    Sekadar diketahui, 12 parpol yang lolos verifikasi saat Pemilu 2014 yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

    Tjahjo mengungkapkan, pada Pemilu 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Apabila 61 parpol itu ingin menjadi peserta Pemilu 2019, maka wajib menjalani verifikasi, termasuk bagi parpol baru.

    “Mutlak dilakukan verifikasi terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta pemilu, namun lebih pada percepatan proses efisiensi dan efektivitas proses verifikasi,” ujar Tjahjo.

    Pada kesempatan itu, Tjahjo menyampaikan keterangan pemerintah atas empat perkara uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Empat perkara itu yakni dengan nomor registrasi 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017 dan 62/PUu-XV/2017.

    Perkara 59/PUU-XV/2017 diajukan oleh Effendi Gazali yang mempersoalkan Pasal 222 UU Pemilu. Pasal itu berkaitan dengan presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas parpol yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

    Perkara 60/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Pasal yang diuji materi yakni Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu yang mengatur verifikasi parpol.

    Perkara 61/PUU-XV/201z dimohonkan oleh Kautsar dan Samsul bahri yang keberatan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Pasal itu dinilai mencabut kekhusuan Aceh.

    Perkara 62/PUU-XV/2017 diajukan oleh perwakilan Partai Perindo yaitu Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq yang mempermasalahkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Ketentuan pasal itu dianggap diskriminatif.

    Lazim
    Terkait Pres-T, Tjahjo menegaskan bahwa angka 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya wajib dikantongi pasangan capres dan cawapres. Pengaturan tersebut disebut sebagai kelaziman dalam demokrasi.

    Dia mencontohkan proses penjaringan capres di Amerika Serikat (AS). Tahapannya cukup panjang dan berliku. Menurutnya, sangat tak masuk diakal jika capres tak melalui seleksi ketat. Artinya, masing-masing parpol dapat mengajukan capres.

    “Masak (Pres-T) nol persen. Semua orang punya hak, punya hak politik untuk menjadi capres, tapi kan harus seleksi. Nah, seleksi ditentukan oleh rakyat. Rakyat yang memilih, mendukung suara parpol-parpol (pemilu sebelumnya),” ujar Tjahjo usai sidang.

    Dia tak mempersoalkan para pihak yang melakukan uji materi Pres-T ke MK. Sebab, MK memang mempunyai kewenangan menilai adanya pasal yang melanggar konstitusi atau tidak. “MK yang melihat dari berbagai sudut,” tegasnya.

    Sidang lanjutan rencananya diselenggarakan Kamis 5 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pihak terkait.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…