Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Soedarmo Minta Jajaran Kesbangpol Tingkatkan Kedisiplinan

  • Memperhatikan isu isu terkini terkait kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan suasana kondusif melalui sinergitas program pembinaan Pendidikan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta segenap komponen bangsa.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan Rabu (20/9) di Hotel The Rich Yogyakarta.

    Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo memberikan arahan dalam acara penutupan Rakornas yang di tujukan bagi Kepala badan (Kaban) Kesbangpol Provinsi, Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini serta memberikan Piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas keikutsertaan dalam Rakornas tsb.

    Dalam sambutannya, Soedarmo memberikan apresiasi atas antusias dan keseriusan para Kepala Badan (Kaban)/Kepala Kantor (Kakan) Kesbangpol dalam mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya Soedarmo menyampaikan bahwa Rakornas ini selain paparan dari berbagai narasumber ada hal yang tidak kalah pentingnya yaitu merupakan kesempatan silaturahmi antara para kaban/kakan Kesbangpol seluruh Indonesia.

    “Bahwa kegiatan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan silaturahmi antara para Kaban Kesbangpol itu sendiri, paling tidak menambah persaudaraan, nah ini paling tidak menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kegiatan rakornas ini bukan hanya untuk memperoleh informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh narasumber tetapi yang terpenting juga adalah dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan silaturahmi antara kita bersama” ujar Soedarmo.

    Soedarmo menambahkan agar jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk bisa meningkatkan disiplin dalam menunjang tugas-tugas dan fungsinya Kesbangpol, yang dapat dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di kantor masing-masing Kesbangpol minimal dengan membiasakan dengan tepat waktu untuk memulai suatu kegiatan.

    “Saat ini terjadi bukan hanya penurunan bukan hanya wawasan kebangsaan, nasionalisme, juga termasuk ada penurunan di bidang disiplin di berbagai Kementerian, Kelembagaan, ya saya lihat begitu”, ujarnya.

    Terkait dengan Kelembagaan Kesbangpol di daerah Soedarmo mengatakan keyakinan terkait Vertikalisasi Kesbangpol. “Karena Vertikalisasi ini adalah amanat undang-undang saya yakin ini pasti juga akan disahkan, ini saya punya keyakinan itu karena ini amanat undang-undang, tidak mungkin ini amanat undang-undang tidak dilaksanakan,” ungkap Soedarmo.

    Menyangkut masalah status Kesbangpol, khususnya Kesbangpol Kabupaten/Kota Soedarmo berharap Bupati/Walikota untuk dapat mengevaluasi atau merubah status Kesbangpol dari Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol. Hal ini berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 yang tidak menyebutkan nama Kepala Kantor. “Bupati/Walikota untuk dapat mengajukan perubahan tentang SOTK khususnya untuk Kesbangpol”, harap Soedarmo.

    Terkait masalah tugas dan fungsi Kesbangpol, Soedarmo menyebut saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu serentak tahun 2019. Oleh karena itu Kesbangpol yang mempunyai tugas dan fungsi untuk setiap perkembangan di setiap pentahapan ini harus terus bisa bekerja keras. Koordinasi dengan seluruh unsur yang terkait dengan kegiatan, baik itu Pilkada Serentak maupun Pemilu Serentak.

    “Satu hal yang menyangkut peningkatan partisipasi peserta pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang diatur dalam pasal 343 undang-undang pemilu, bahwa tugas-tugas untuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula ada di Kesbangpol”. pungkas Soedarmo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…