Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dana Parpol Tahun 2017 Tak Bisa Dicairkan di Tahun 2018

  • Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar rapat Pengumpulan data dan informasi serta evaluasi anggaran lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Rapat dibuka langsung oleh Kabag Perencanaan Ditjen Polpum, Risnandar Mahiwa di Aryaduta Jakarta pusat, Kamis (7/9) kemarin.

    Salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah soal bantuan dana kepada partai politik tahun 2017 yang belum tersalurkan. Risnandar Mahiwa menyampaikan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 77 tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan keuangan Partai Politik disalurkan ketika Partai Politik mengajukan permohonan kepada Kementerian dalam Negeri. 

    Menurut Risnandar, dalam pasal 12 pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Ketua KPU.

    "Apabila partai politik tidak menyampaikan permohonan pencairan dana pada 2017, maka dana 2017 yang tersedia dalam anggaran saat ini akan dipulangkan pada negara dan tidak bisa dibayarkan double pada tahun anggaran 2018 dikarenakan tidak masuk dalam proses perencanaan anggaran tahun 2018," tegas Risnandar. 

    Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Kemendagri dan fungsional umum baik di Direktorat maupun Sekretariat dan lingkup Ditjen Polpum.


    Files Download :

Related Posts