Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri: 12 Parpol Tidak Perlu Jalani Verifikasi

  • Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dipastikan tak diverifikasi untuk Pemilu 2019. Sebanyak 12 parpol tersebut otomatis menjadi peserta Pemilu 2019. Sebab, seluruh parpol dimaksud telah mengikuti verifikasi.

    “Parpol yang lolos verifikasi (Pemilu 2014) kan ada 12 partai, mereka ini enggak perlu verifikasi lagi. Sudah lulus masak diuji lagi dengan alat ukur sama,” kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Bahtiar di Kantor Kemdagri, Jakarta, Kamis (7/9).

    Dia menampik anggapan-anggapan bahwa 12 parpol juga harus menjalani verifikasi. Sejumlah anggapan itu diantaranya, rentan waktu yang sudah cukup lama serta kondisi berbeda dibanding Pemilu 2014. “Ini kan parpol bukan PT kosong yang tak ada aktivitasnya. Kantor masih beroperasi, jadi verifikasi apalagi,” tukasnya.

    Saat ini, dia menjelaskan, terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Apabila 61 parpol ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019, maka wajib mendaftar dan diverifikasi. “Kalau mereka (61 parpol) mau daftar jadi peserta pemilu karena belum lulus, mereka harus verifikasi dulu,” jelasnya.

    Dia optimistis uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tuntutan adanya verifikasi keseluruhan tak mengganggu tahapan Pemilu 2019. Hakim-hakin konstitusi merupakan negarawan. Proses peradilan bakal cepat. “Sepertinya tidak ganggu tahapan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta parpol menyiapkan syarat verifikasi peserta Pemilu 2019. Anggota KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan, parpol harus memasukkan (input) data sebelum mendaftar.

    Input data dimulai usai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) resmi dibuka pada pekan depan. Pendaftaran parpol sebagai peserta Pemilu 2019, resmi dimulai pada 3 Oktober 2017. “Kalau ingin (daftar), mekanismenya harus mendaftar dan didahului input data ke Sipol,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (5/9).

    KPU akan menggelar pertemuan dengan perwakilan dari semua parpol yang telah berbadan hukum pada Senin (11/9). Tujuannya yakni menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Verifikasi Parpol Peserta Pemilu Serentak 2019.

    Dia menambahkan, parpol yang mengikuti Pemilu 2014 maupun parpol baru, wajib menyerahkan berkas kepada KPU. “Parpol lama hanya akan dicek kembali kelengkapan administrasinya saja. Sementara parpol baru akan menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,” ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.