Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemdagri Terus Pantau Perkembangan NPHD Pilkada Serentak 2018

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terus memantau perkembangan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPDH) untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018. Keterlambatan penandatangan dinilai tak mengganggu tahapan pelaksanaan pesta demokrasi memilih pemimpin daerah.

    “Saya kira tidak mengganggu Pilkada. Kami terus memantau dan koordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengenai daerah mana saja yang belum cair, mana yang masih ada hambatan, mana saja yang belum ada satu persen pun,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kemdagri, Jakarta, Senin (4/9).

    Dia dapat memahami apabila masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum mengucurkan anggaran Pilkada. Sebab, setiap pemda memiliki persoalan berbeda terkait dana Pilkada. Meski begitu, dia menegaskan, pihaknya tetap mendorong pemda secepatnya mencairkan dana.

    Dia mengungkapkan, alokasi dana Pilkada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) cukup tercukupi. “Uang sudah ada tinggal cara pencairan. Menurut pengalaman (Pilkada Serentak) 2015 dan 2017 tidak ada yang tersendat. Ada yang terlambat, tapi semua aman, tinggal syaratnya bagaimana,” ungkapnya.

    Menurutnya, beberapa pemda telah mencicil APBD untuk persiapan Pilkada. Pola seperti itu disebut selayaknya diterapkan oleh setiap pemda yang bakal melaksanakan Pilkada. “Saya kira daerah harus siapkan pola-pola. Selama lima tahun menjabat pak gubernur (atau para kepala daerah) mencicil APBD untuk Pilkada,” ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…