Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Keterlambatan NPHD Tak Hambat Tahapan Pilkada

  • Meski ada keterlambatan dalam proses penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPDH), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai hal tersebut tak akan menganggu tahapan Pilkada Serentak 2018.

    "Saya kira tidak akan menganggu Pilkada," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (4/9).

    Pihak Kemendagri, kata Tjahjo akan terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mencairkan dana tersebut. Kordinasi dengan KPU dan Bawaslu juga terus dilakukan sebagai upaya memantau penyediaan anggaran itu di daerah.

    "Kami terus memantau dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu mengenai daerah mana saja yang belum cair, mana yang masih ada hambatan," tambah dia.

    Menurut Tjahjo, setiap daerah tentu memiliki persoalan masing-masing terkait dana pilkada. Melihat dari kondisi sebelumnya di 2015 dan 2017, lanjut dia masalah pendanaan akhirnya bisa tersedia, karena alokasi APBD cukup tercukupi.

    "Uangnya sudah ada, tinggal cara pencairannya saja. Menurut Pilkada Serentak 2015 dan 2017, tidak ada yang tersendat meski ada yang terlambat. Tapi semuanya aman," ujar Tjahjo.

    Pemda, seharusnya kata Tjahjo punya pola khusus dalam penyediaan dana Pilkada. Misal dengan cara mencicilnya. Kepala daerah selama lima tahun menjabat bisa menerapkan sistem tersebut sehingga tidak kesulitan menyiapkan anggaran.

    "Kemarin kabarnya masih ada belasan (daerah) yang belum tandatangani NPDH dari 171 daerah," tambah dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…