Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Verifikasi Parpol Baru dan Lama Tak Perlu Dibedakan

  • Langkah Komisi II DPR sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mensyaratkan proses verifikasi keseluruhan dengan sistem sensus hanya terhadap partai politik (parpol) baru, sangat disayangkan. Seharusnya, proses verifikasi demikian juga disyaratkan untuk semua parpol yang ingin ikut pemilu.

    Menurut pengamat dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, proses verifikasi dengan sistem sensus yang akan diterapkan KPU sebenarnya sangat baik. Sebab sistem itu dinilai lebih akurat dibanding sistem sebelumnya.

    Masalahnya, aturan itu diminta hanya dilakukan untuk parpol baru. Parpol lama dibebaskan, terkecuali untuk kepengurusan di daerah pemekaran baru. Hal itu dimintakan oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPR.

    "Kuat sekali kesan bahwa aturan itu tampaknya dibuat untuk mempersulit partai baru muncul di pemilu," kata Ray Rangkuti, Minggu (3/9).

    Baginya, agar adil, proses verifikasi diberlakukan terhadap semua parpol peserta pemilu. Hal itu sama seperti pemilu sebelumnya bahwa semua parpol peserta pemilu juga diverifikasi ulang, termasuk parpol lama. "Jadi jangan dibeda-bedakan," imbuhnya.

    Diketahui, parpol peserta pemilihan umum 2019 ?tetap harus mendaftarkan diri ke KPU, baik parpol lama dan parpol baru. Bedanya, bila parpol baru harus diverifikasi secara keseluruhan, parpol lama hanya diverifikasi dengan kondisi tertentu.

    Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojuddin Abbas, juga mengatakan verifikasi sebaiknya dilakukan untuk parpol baru dan parpol lama.

    "Seharusnya cara verifikasi itu diperlakukan adil, sama untuk parpol lama maupun baru," kata Sirojuddin Abbas.

    Sirojudin memperingatkan jangan sampai KPU membuat kebijakan hanya karena tak kuat mendapatkan tekanan politik. Dan akibat tekanan itu, membuat keputusan yang tak konsisten dan dianggap tak adil. Semisal soal verifikasi parpol untuk pemilu 2019, bagi dia, seharusnya dilakukan terhadap parpol lama maupun yang baru.

    "Kalau mau strata keadilan diterapkan, maka sistem itu diberlakukan kepada seluruh partai," ujarnya?.

    Seperti disampaikan Komisioner KPU, Pramono U Tanthowi, ketika mendaftarkan diri, semua parpol harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan oleh Undang-undang (UU). Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 2 UU Pemilu.

    "Untuk parpol lama hanya akan dilakulan penelitian administrasi, sedangkan parpol baru akan dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual," kata Pramono, Senin (28/8).

    Parpol lama dikenakan verifikasi faktual hanya dalam tiga kondisi. Yakni di daerah otonomi baru, jika ada kegandaan personel pengurus dan anggota parpol, dan jika ada keberatan dari salah satu pihak atas data kepengurusan, alamat kantor, dan keanggotaan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.