Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ormas Diminta Tunduk dan Patuh pada Pancasila dan UUD 45

  • Pemerintah meminta kepada seluruh ormas yang terdaftar secara badan hukum untuk tunduk dan patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

    Pemerintah tidak akan main-main, jika ada ormas yang melakukan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu sangatlah membahayakan, serta mengancam kedaulatan persatuan, kesatuan bangsa.

    Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (30/8).

    Menurut Pidato Tjhajo, jika ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 akan segera diberantas sesuai sanksi dan penerapan yang luar biasa, yakni langsung berupa pembubaran ormas tanpa melalui tahap-tahap dahulu sebagaimana peringatan. 

    "Pemerintah melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap ormas yang nyata-nyata memang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 selalu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, hati-hati dalam proses cukup lama dan tidak sewenang-wenang," kata Tjahjo. 

    Di hadapan Majelis Hakim MK, Tjahjo juga mengatakan pembentukan Perppu ini juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Pelaksanaannya. 

    "Berdasarkan dalil di atas, maka secara yuridis pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) UUD 45 sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013," ujarnya. 

    Tjahjo meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim MK untuk menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan, serta menyatakan pembentukan Perppu no 2 tahun 2017 ini sudah memenuhi tata cara pembentukan Perppu. 

    "Jika hal ini dikabulkan, pemerintah merasa keberatan karena akan membuat dampak yang sangat berat bagi pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan bernegara, baik ancaman dari dalam maupun dari luar," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…