Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

IBC Sebut 4 Masalah dalam Pemberian Dana Parpol

  •  Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyebutkan empat permasalahan dalam pemberian dan penambahan dana parpol selama ini. Pertama, kata dia, pemerintah belum menggunakan tolak ukur pasti dalam memperhitungkan besaran jumlah dana bantuan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    "Pemerintah hendaknya membuat rumusan pengaturan besaran dana bantuan partai yang berlaku progresif dan indikator satuan ukur yang tidak berubah-ubah sehingga ada kejelasan besaran dana yang diterima oleh parpol," ujar Roy di Jakarta, Selasa (29/8).

    Roy menilai perbedaan perhitungan besaran dana bantuan berdasarkan kursi dan suara sah menimbulkan perbedaan jumlah dana bantuan yang diterima parpol. Karena itu, dia berharap pemerintah hendaknya konsisten menggunakan tolak ukur suara sah dalam memperhitungkan besaran jumlah dana bantuan di APBN dan APBD.

    "Masalah kedua, penetapan besaran dana bantuan parpol berdasarkan suara sah diberlakukan tidak sama antara APBN dengan APBD maupun antardaerah propinsi dan kabupaten/kota. Pemberian dana bantuan parpol secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota belum memperhitungkan kapasitas keuangan daerah yang dihitung berdasarkan proporsi pendapatan daerah," jelas dia.

    Maslah kedua, kata Roy rendahnya akuntabilitas parpol terkait dana bantuan negara. Kebanyakan Parpol, ungkap dia belum membuat laporan penggunaan dana bantuan sesuai dengan standar yang disyaratkan. Padahal UU Parpol telah mengatur kewajiban parpol membuat pencatatan, pembukuan dan pelaporan terhadap dana parpol.

    "Masalah keempat, sebagai badan publik, parpol dalam mengelola dana bantuan parpol belum disertai niat yang kuat dari parpol untuk transparan dalam pelaporannya sebagaimana diamanatkan dalam UU Parpol dan UU Keterbukaan Informasi Publik," terang dia.

    Dana Parpol Naik Jadi Rp 122 Miliar Per Tahun

    Lebih lanjut, Roy mengatakan bahwa kenaikan dana parpol Rp 1.000 per suara membuat dana bantuan APBN khususnya untuk parpol tingkat Pusat (DPP) naik dari Rp 13,91 miliar menjadi Rp 122 miliar per tahun atau jumlah anggaran untuk periode lima tahun mencapai Rp 610 miliar.

    "Kami memandang rencana pemerintah untuk menambah dana bantuan parpol perlu dilakukan secara cermat, transparan dan akuntabel. Sebab kenaikan dana bantuan parpol tersebut, tidak hanya berdampak terhadap beban belanja APBN, tetapi juga terhadap belanja APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota," kata Roy.

    Riset IBC mengenai dana bantuan parpol, ungkat Roy menemukan bahwa besaran dana bantuan dari APBN dan APBD pada tahun 2015 yang diberikan kepada partai politik secara nasional, totalnya lebih dari Rp 517 miliar per tahun. Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp13,9 miliar (3 Persen), dari APBD Propinsi sebesar Rp 57,02 miliar (11 persen) dan dari APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp 446 miliar (86 Persen).

    "IBC memandang selama ini dana bantuan yang diberikan negara kepada partai politik secara nasional yang angkanya sekitar Rp 517 miliar per tahun atau dalam 5 tahun anggaran mencapai Rp 2,58 triliun merupakan angka yang cukup besar," tutur dia.

    Hanya saja, kata Roy belum terjadi sinkronisasi perencanaan penggunaan dana bantuan antara tingkatan kepengurusan parpol sehingga dampak dari penggunaan dana bantuan belum kelihatan hasilnya.

    "Di sisi yang lain, laporan penggunaan dana bantuan belum terkonsolidasi antar tingkatan kepengurusan partai politik sehingga seolah-olah jumlah dana bantuan negara kepada partai politik angkanya masih kecil," pungkas dia.

    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan telah menyetujui usulan penetapan kenaikan dana bantuan Parpol dalam APBN-P 2017/RAPBN 2018 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017.

    Besaran kenaikannya sekitar Rp 1.000 per suara sah atau 10 kali lipat dari yang diperoleh sebelumnya oleh tiap partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD.


    Files Download :

Related Posts