Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Parpol Lama Juga Wajib Mendaftar sebagai Peserta Pemilu 2019

  • Seluruh partai politik baru yang sudah mendaftar sebagai peserta pemilu 2019 diminta untuk menyiapkan data anggota yang valid.

    Sebab, DPR meminta KPU melakukan verifikasi faktual dengan menyensus secara langsung terhadap anggota partai politik baru.

    Aturan itu tercantum dalam peraturan KPU (PKPU) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

    Kemarin (28/8) peraturan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat antara komisi II dan KPU.

    Rapat konsultasi kemarin juga dilakukan pemerintah dengan KPU dan Bawaslu. Mewakili pemerintah, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri DR.Bahtiar mengatakan, rapat membahas rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu.

    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, semua parpol wajib mendaftar sebagai peserta pemilu. Aturan itu juga berlaku bagi parpol lama. Sebab, selama lima tahun ke belakang, banyak hal yang berubah.

    Misalnya, kepengurusan partai. Untuk memastikan kebenaran itu, KPU bakal melakukan verifikasi administrasi terhadap semua partai politik.

    Perlakuan berbeda diterapkan untuk verifikasi faktual. Untuk parpol baru (yang belum menjalani verifikasi pada 2014), verifikasi faktual dilakukan secara menyeluruh di semua daerah dan level kepengurusan.

    Bagi parpol lama, verifikasi faktual hanya dilakukan untuk tiga hal. Yaitu, pada daerah otonomi baru (DOB), jika ada kepengurusan ganda, dan kalau ada komplain.

    Salah satu provinsi DOB adalah Kalimantan Utara (Kaltara). ”Wajar dilakukan verifikasi faktual. Itu kan daerah baru,” ungkap Arief.

    Selain Provinsi Kaltara, verifikasi perlu dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang baru. Pihaknya ingin memastikan bahwa partai sudah memenuhi persyaratan di tingkat provinsi 100 persen, tingkat kabupaten/kota 75 persen, dan kecamatan 50 persen.

    Anggota KPU Hasyim Asyari menambahkan, yang dimaksud kepengurusan ganda dalam aturan baru adalah seorang politikus yang dulu menjadi pengurus di partai A kemudian pindah ke partai B. ”Jadi, bukan partai yang ganda,” paparnya.

    Untuk yang berkaitan dengan komplain, Arief mencontohkan partai A menempati sebuah kantor.

    Ternyata ada seseorang yang komplain dan menyatakan bahwa kantor itu miliknya. ”Maka, akan ada verifikasi lagi,” katanya.

    Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengungkapkan, terkait dengan kepengurusan ganda, pihaknya mengusulkan agar dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan dan membuat pernyataan di atas meterai.

    Pengurus itu harus menyatakan sudah masuk kepengurusan di partai yang dipilihnya sekarang.

    DPR juga mengusulkan agar dalam verifikasi faktual terhadap partai baru, dilakukan sensus. Yaitu, pendataan langsung terhadap anggota partai baru itu.

    Sensus dilakukan untuk memastikan jumlah anggota partai. Apakah sudah sesuai dengan data yang diserahkan. ”Metode sampling dihapus dan diganti sensus,” tuturnya


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.