Rabu, 17 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Syarat Verifikasi Pemilu 2019, Parpol Baru dan Lama Beda

  • Partai politik (parpol) peserta pemilihan umum 2019 ?tetap harus mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik parpol lama dan parpol baru. Bedanya, bila parpol baru harus diverifikasi secara keseluruhan, parpol lama hanya diverifikasi dengan kondisi tertentu.

    Seperti disampaikan Komisioner KPU, Pramono U.Tanthowi, ketika mendaftarkan diri, semua parpol mereka harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan oleh Undang-undang (UU). Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 2 UU Pemilu.

    "Untuk parpol lama hanya akan dilakukan penelitian administrasi, sedangkan parpol baru akan dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual," kata Pramono, Senin (28/8).

    Parpol lama dikenakan verifikasi faktual hanya dalam tiga kondisi. Yakni di daerah otonomi baru, jika ada kegandaan personel pengurus dan anggota parpol, dan jika ada keberatan dari salah satu pihak atas data kepengurusan, alamat kantor, dan keanggotaan.

    Dalam soal keterwakilan perempuan, di dalam UU, dipersyaratkan hanya memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen di tingkat pusat. KPU mengusulkan di dalam draf peraturannya, bahwa hal itu bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

    Alasannya, agar peraturan di 2019 lebih progresif dibanding peraturan untuk pemilu 2014 yang hanya mensyaratkan keterwakilan perempuan di pengurus parpol tingkat pusat. Namun karena berbagai keberatan dari para anggota dewan di Komisi II DPR, ada masukan baru.

    "Diputuskan, keterwakilan perempuan 30 persen di kepengurusan tingkat pusat parpol dan memperharikan keterpenuhan 30 persen kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, menegaskan bahwa setelah UU Pemilu disahkan oleh Pemerintah, maka 12 parpol lama memang otomatis menjadi peserta pemilu 2019. Artinya, dari 12 parpol lama yang akan mengikuti pemilu 2019, takkan ada yang tak lolos ke pemilu.

    "Dia sudah pasti jadi peserta pemilu. Yakni 10 parpol yang kini ada di DPR, dan PKP Indonesia serta PBB," kata Lukman Edy.

    Ketua KPU, Arif Budiman, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil rapat dengan Komisi II DPR pada hari ini.

    Khusus untuk isu keterwakilan perempuan, dimana usulan awal KPU mewajibkan verifikasi hingga tingkat kabupaten/kota, Arif Rahman mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan keberatan dari Komisi II. Sebab sejak dahulu, memang tak ada kewajiban keterwakilan perempuan 30 persen sejak tingkat kabupaten/kota.

    "Tapi kalau merasa punya tanggung jawab untuk memberi tahu publik siapa yang mencantumkan keterwakilan perempuan sekian persen, itu akan kita sampaikan ke publik," kata Arif.

    Untuk jadwal verifikasi sendiri, kata dia, KPU merancang dilaksanakan sejak Oktober dimulai dengan proses pendaftaran. Lalu verifikasi administratif dilaksanakan pada minggu kedua Oktober.

    "Yang jelas, hasil rapat dengan DPR ini akan ditindaklanjuti, sesuai dengan pemahaman KPU," kata Arif.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…