Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Peningkatan Bantuan Dana Harus Tingkatkan Kualitas Parpol

  • Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui kenaikan dana bantuan untuk partai politik sebesar 10 kali lipat dari sebelumnya Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara sah. Kenaikan dana parpol ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan integritas politisi.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian mengenai pendanaan parpol ini pada 2016 lalu. Dalam kajian tersebut, KPK menyatakan, kebutuhan pendanaan di tingkat pusat (DPP), provinsi (DPD/DPW) dan kabupaten/kota (DPD/DPC). Porsi ideal bantuan negara untuk parpol sebesar 50 persen dari kebutuhan keseluruhannya.

    Namun, dalam kajian tersebut KPK menekankan peningkatan dana parpol ini dilakukan seiring dengan peningkatan kualitas parpol. Untuk itu, KPK dan LIPI menyusun naskah kode etik politisi dan partai politik serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia. Peningkatan dana parpol dilakukan secara bertahap selama 10 tahun secara proposional dan berdasarkan kepada hasil evaluasi atas kepatuhan parpol atas setiap persyaratan dan ketentuan yang masuk dalam rekomendasi seperti yang tertuang dalam naskah kode etik dan panduan rekrutmen.

    Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyatakan, kedua naskah tersebut untuk membangun politik yang cerdas dan berintegritas. Dengan dua naskah ini, Pahala berharap demokrasi di Indonesia dapat dijalankan oleh politisi yang jujur dan berintegritas.

    "Dua naskah tersebut dibuat untuk membangun politik yang cerdas dan berintegritas agar demokrasi kita benar-benar dijalankan oleh para politisi dan partai politik yang memegang teguh komitmen memajukan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, jujur dan berintegritas," kata Pahala, Senin (28/8).

    Dalam naskah kode etik diperlukan pembentukan mahkamah dan peradilan etik yang bersifar adhoc. Mahkamah dan peradilan etik ini berada di luar institusi partai agar berlaku bagi semua partai politik dan politisi. Selain itu, dengan bantuan dana yang meningkat, parpol juga harus meningkatkan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dan pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar partai menjadi transparan dan akuntabel.

    Dikatakan Pahala, agar kode etik politisi dan partai politik dapat berfungsi, substansi kode etik itu harus masuk ke dalam dan menjadi bagian penting dari Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang perubahan Undang-Undang No 2/2008 tentang Partai Politik. Dikatakan, naskah ini juga menjadi syarat mutlak apabila negara akan memberikan dana kepada parpol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Tak hanya itu, naskah ini harus menjadi pedoman dan persyaratan mutlak bagi parpol yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

    "Keempat, adanya tekanan masyarakat kepada parpol agar naskah terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran, dan tindakan para politisi dan partai politik," kata Pahala.

    Dalam naskah kode etik politisi dan partai politik, setidaknya ada 14 poin yang masuk dalam aturan etika yang yang wajib menjadi pedoman politisi dan partai politik. Beberapa diantaranya, yakni soal kepentingan umum, kejujuran, integritas, transparansi, keadilan, profesional, taat pada hukum, akuntabel, inklusif dan non-diskriminasi, hubungan dengan konstituen dan masyarakat.

    Selain itu disebut juga mengenai hubungan dengan politisi sesama partai dan politisi lain partai, hubungan dengan media dan profesi sejenis, hubungan dengan birokrasi, peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya serta hubungan politisi dengan dunia bisnis dan/atau korporasi.

    Sementara itu, soal rekutmen dan kaderisasi, lanjut Pahala, dalam hasil kajian bersama dengan LIPI, parpol perlu mengubah pola perekrutan dari yang bersifat tertutup menjadi terbuka terbatas. Melalui pola ini, para bakal calon pejabat publik ditentukan bukan hanya oleh ketua umum partai, oligarki pengurus partai, tetapi secara berjenjang mengikutsertakan pengurus partai dari daerah sampai ke pusat.

    "Baiknya politisi dan partai politik akan menentukan baiknya demokrasi kita. Karena itu partai politik diharapkan dapat mengadopsi sistem dan pola rekrutmen dan kaderisasi ini," kata Pahala.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…