Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Jangan Pernah Tergoda Melakukan Korupsi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negari (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tidak melakukan korupsi. 

    Dalam setiap pidatonya, Tjahjo kerap menyebut area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. “Saya terus mengingatkan itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Gunakan e-planing, dan terbuka. Satu rupiah pun uang program di Kemendagri dan BNPP harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,” kata Tjahjo usai menjadi inspektur upacara di Halaman Kantor Kemendagri, Senin (28/8).

    Tjahjo mengatakan selama 2 tahun ini, Kemendagri ada peningkatan dari BPK dengan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menurutnya harus dipertahankan. “Paling tidak, ada political wil dari pegawai Kemendagri untuk melaksanakan anggaran dengan benar sesuai ketentuan yang ada. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti di tempat lain,” ujarnya.

    Yang menjadi kekhawatiran Tjaho justru di daerah. Karena menurutnya, problem di daerah meningkat, banyak gubernur, bupati, walikota, inspektorat sampai kepala desa yang kerap menyelewengkan anggaran.

    “Kita terus mencari terobosan yang bagus. Setidaknya ada semangat untuk meningkatkan. Untuk mencegah memang sulit meski aturan sudah bagus, itu kembali kepada diri kita masing-masing,” ujarnya.

    Tjahjo meminta agar fungsi kontrol baik dari Irjen, khususnya Dirjen Otda dan Polpum termasuk yang berkaitan dengan dana desa, Dukcapil juga. Intinya,  harus sesuai aturan dan mekansime yang ada.

    “Saya menginginkan jangan sampai ada pelanggaran, ada pungli, adanya penyalahgunaan keuangan negara. Ini harus dikembalikan kepada diri kita semuanya,” tegasnya.

    Hal ini lanjut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar membangun hubungan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien yang taat pada hukum dalam upaya mempercepat reformasi birkorasi dan juga untuk memperkuat otonomi daerah.

    “Saya harapkan seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP untuk saling mengingatkan sesama teman, menjaga disiplin anggaran, menjaga disiplin dan martabat harga diri Kemendagri dan BNPP, harus menunjukan bahwa kita mampu,” imbuannya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…