Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Dana Parpol Tak Jamin Minimalisir Korupsi

  • Pemerintah tak berani menjamin kalau kenaikan dana partai politik (parpol) dari Rp 108 menjadi Rp 1000 dapat meminimalisir praktek korupsi. Sebab, hal ini kembali lagi pada prilaku menyimpang oknum tersebut.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kecenderungan korupsi tak bisa ditakar dari seberapa besar dana yang diberikan pemerintah. Persoalan korupsi, kata dia kembali ada pola pikir masing-masing individu.

    "Saya kira tidak bisa (menjamin). Kita sudah bahas dengan BPKP, BPK, KPK kita undang ICW juga, bantuan berapa ratus ribu, bahkan jutaanpun tidak bisa jadi ukuran menghentikan korupsi," kata dia di Kemendagri, Senin (28/8).

    Adapun, dana bantuan parpol ini, kata Tjahjo diberikan pemerintah sebanyak Rp 13 miliar per tahun. Nantinya, akan ada fungsi kontrol atas dana ini yang diserahkan kepada masing-masing parpol serta aparat penegak hukum.

    "Jika dia mungkin terkena OTT (anggota DPR), bisa saja dikenakan sanksi, termasuk partainya," kata Tjahjo.

    Prinsipnya bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada parpol. Sebab selama ini, proses peningkatan demokrasi seperti pendidikan politik dan rekrutmen kader lewat sumbangan anggota, iuran atau sumbangan pihak ketiga.

    "Yang jelas, penggunaan anggaran ini harus terbuka, dan penuh pertanggungjawaban. Bisa dipakai rutin bisa dipakai untuk kaderasi," kata Tjahjo.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan merevisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan UU Parpol yang kini menunggu persetujuan Presiden.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…