Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Akan Susun Basis Data Parpol

  • Pemerintah tengah berupaya menyusun database atau basis data partai politik (Parpol). Pemerintah daerah (Pemda) melalui badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) diharapkan dapat berperan aktif melakukan pendataan.

    “Kami minta jajaran kesbangpol daerah lebih aktif dalam input data (memasukkan data) parpol. Tanpa adanya kerja sama dari Kesbangpol daerah untuk update (pembaruan) data, maka tidak mungkin data parpol yang terintegrasi secara nasional dapat terwujud,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Soedarmo, Rabu (23/8).

    Kemdagri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi penyusunan basis data parpol. Hal ini juga bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan adanya data parpol yang telah terdaftar di Indonesia.

    Basis data nantinya akan menyediakan seluruh data pengurus parpol dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota. Selain itu juga ada jumlah bantuan keuangan parpol yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemda.

    Kemudian, jumlah kader partai yang menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, termasuk jumlah kepala daerah yang diusung parpol. Penyusunan database parpol dinilai sangat diperlukan dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dan transparansi bantuan keuangan parpol agar dapat diketahui publik

    “Diharapkan masyarakat dapat menilai partai politik dalam penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Soedarmo.

    Sekadar diketahui, Pemilu 1999 diikuti 48 Parpol, Pemilu 2004 oleh 24 Partai politik, Pemilu 2009 sebanyak 38 parpol dan Pemilu 2014 berjumlah 12 parpol. Saat ini Parpol yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) mencapai 73 parpol, ditambah lagi adanya partai lokal yang belum terdata dengan baik.

    Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum, Bahtiar menekankan pentingnya informasi terkait parpol. “Baik yang menjadi peserta pemilu maupun tidak informasi parpol itu penting. Sosialisasi penyusunan database parpol dapat dilanjutkan oleh pihak kesbangpol kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan,” kata Bahtiar.

    Dia menambahkan, jajaran Kesbangpol perlu menyiapkan aplikasi database parpol yang terintegrasi dari pusat sampai daerah sebagai media informasi. “Peran para pengurus DPP juga diharapkan untuk memberikan data dan informasi keberadaan dan kepengurusan di setiap tingkatan sesuai yang dibutuhkan oleh jajaran kesbangpol,” pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…