Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Gelar Pendidikan Politik Bagi Perempuan di Jatim

  • Pendidikan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Bagi perempuan pendidikan politik menjadi agenda penting untuk medukung eksistensi perempuan dalam geliat politik di Indonesia. Termasuk, dalam menempatkan posisi perempuan dalam proses pencalonan legislatif yang setara dengan kaum laki- laki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu, yaitu 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif.

    Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memandatkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pendidikan politik. Atas dasar itu, Kemendagri menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dengan tema “Pendidikan Politik Bagi Perempuan dalam Memperkuat Peran Perempuan dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019” di Kota Surabaya, Selasa (15/8/2017).

    Kegiatan pendidikan politik bagi perempuan yang diselenggarakan di Hotel Firefield by Marriot Surabaya ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Mayjen TNI Soedarmo, dan dihadiri  oleh sekitar  100 peserta yang terdiri dari perwakilan pengurus partai politik (parpol), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan,  dan ormas keagamaan yang ada di Kota Surabaya.

    Dalam pengarahannya, Soedarmo mengatakan bahwa saat ini perempuan-perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik. Oleh karena itu, perlu adanya "Grand Design” yang harus disiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan daerah.

    Berdasarkan hal tersebut, penyusunan desain besar pemberdayaan perempuan  merupakan strategi yang tepat baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan perempuan di legislatif mencapai 30 persen.

    Sesuai data bahwa jumlah kursi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada hasil Pemilu 2014 hanya 15 persen, lebih sedikit daripada hasil Pemilu 2009 yaitu 18 persen, dan masih jauh dari harapan dalam pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan.

    Terkait hal itu, Soedarmo mengatakan keterlibatan perempuan pada agenda demokrasi Pilkada Serentak tahun 2018 serta Pemilu Serentak tahun 2019 diharapkan membawa perspektif baru dalam proses politik dan penentuan prioritas mengenai isu yang akan dibahas, serta dinamika perjuangan perempuan di parlemen harus mampu merespon isu kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Makna strategi representasi perempuan di parlemen, yaitu untuk melakukan pembaharuan isu isu aktual dan keterwakilan.

    “Untuk itu perlu dukungan dari segenap elemen supra struktur politik, infra struktur politik dan sub struktur politik dalam mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun rekrutmen calon DPR, DPD dan DPRD,” kata Soedarmo.

    Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Bahtiar. M.Si mengatakan bahwa  tujuan dari pendidikan politik bagi perempuan di Jatim ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyongsong agenda Pemilu Serentak 2019. Selain itu, agenda pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum perempuan sehingga bisa berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

    Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jatim mengapresiasi kegiatan ini karena bermanfaat bagi elemen masyarakat, khususnya kaum perempuan di  Jatim. Diharapkan peserta pada kegiatan ini mampu menjadi “agen demokrasi” dengan menjadi penyebar informasi kepada masyarakat luas mengenai regulasi kepemiluan, termasuk dalam rangka menyongsong Pemilu Serentak 2019.

    Selain dari internal Kemendagri, sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan politik kali diantaranya akademisi dari Universitas Airlangga Pinky Saptandari yang memberikan materi peningkatan partisipasi politik perempuan, dan pakar kepemiluan August Melaz yang memberikan materi terkait strategi pemenangan perempuan dalam pencalegan dan penataan daerah pemilihan. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…