Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Tingkatkan Indeks Demokrasi Indonesia

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD, Badan Pusat Statistik (BPS), partai politik, media massa, LSM, dan masyarakat memberikan dukungan pada upaya tersebut.

    Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Bahtiar, mengatakan pemahaman dan persepsi yang sama terkait arti penting IDI bagi negara ini sangat diperlukan. Hal ini untuk membangun sinergitas yang kokoh supaya pemanfaatan bagi pembangunan dan konsolidasi lebih optimal.

    Kemendagri sejauh ini telah membuat Forum Group Discussion (FGD) di tiga kota, yakni Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Jawa Barat. “Penyelenggaraan FGD ini dalam upaya penguatan kelembagaan IDI,” kata Bahtiar saat berbicara di FGD penguatan kelompok kerja IDI di Bandung, Jawa Barat, Senin (14/8).

    Dia menambahkan, terkait langkah strategis, Kemendagri telah melakukan penyusunan UU tentang Pemilihan Umum. Kemendagri juga berupaya meningkatkan bantuan keuangan partai politik (parpol), meskipun saat ini revisi atas peraturan pemerintah (PP) masih dalam proses.

    Kemendagri melakukan pendidikan politik dalam rangka membentuk dan membangun persepsi warga negara terhadap sistem politik nasional melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

    “Sosialiasasi etika politik kehidupan berbangsa diantaranya melalui Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Ormas/LSM/LNL dalam Bidang Kesbangpol,” katanya.

    Sementara itu, untuk menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai Pancasila, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemda dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. “Kemendagri juga memfasilitasi pembentukan Pusat Pendidikan Kebangsaan sebagai pusat pengembangan pendidikan politik yang berkarakter,” katanya.

    Pemantapan pembauran kebangsaan melalui Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pemantapan kerukunan antar umat beragama melalui PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat.

    “Kemendagri menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di berbagai daerah. Kegiatan dimaksud utamanya ditujukan kepada segmen perempuan, pemuda, dan kaum marginal.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…