Rabu, 12 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dukung Program IDI Nasional, Ini Upaya Yang Telah Dilakukan Kemendagri

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan berbagai langkah untuk peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat provinsi. Upaya ini dalam rangka mendukung program IDI Nasional, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

    “Kebijakan Kemendagri diantaranya adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 tentang Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi di Daerah.  Dalam SE tersebut, Pemerintah Provinsi diimbau untuk dapat membentuk Kelompok Kerja IDI serta menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan capaian IDI di provinsi,” kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si saat membacakan sambutan Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Soedarmo pada acara FGD Penguatan Kelompok Kerja (Pokja)  Demokrasi Indonesia di Daerah yang dilaksanakan di Hotel Travello Bandung, Jawa Barat (Jabar), Senin (14/8/2017).

    Selain itu, jelas Bahtiar, Kemendagri juga memfasilitasi pengembangan Pokja Demokrasi Provinsi yang telah dilakukan sejak awal tahun 2011, dengan dimulainya keterlibatan Kemendagri dalam penyusunan indikator demokrasi Indonesia yang harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pada saat ini telah terbentuk Pokja Demokrasi di 34 provinsi.

    Kemendagri juga melakukan langkah-langkah fasilitasi terkait upaya peningkatan capaian IDI di provinsi. Melakukan beberapa kegiatan FGD dalam rangka penguatan dan penyusunan langkah-langkah strategis peningkatan capaian IDI. Sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, telah dilakukan FGD di tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Papua Barat, dan Jawa Barat (Jabar).

    Kemendagri juga telah melakukan langkah-langkah strategis lainnya dalam upaya peningkatan IDI, seperti penyusunan UU tentang Pemilihan Umum, upaya peningkatan bantuan keuangan partai politik yang kini masih dalam proses revisi PP, dan pendidikan politik dalam rangka membentuk dan membangun persepsi warga negara terhadap sistem politik nasional melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

    Ada juga sosialisasi etika politik kehidupan berbangsa, diantaranya melalui Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Ormas/LSM/LNL dalam Bidang Kesbangpol, menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa melalui Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemda dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, serta memfasilitasi pembentukan Pusat Pendidikan Kebangsaan sebagai pusat pengembangan pendidikan politik yang berkarakter melalui Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

    “Juga dilakukan pemantapan pembauran kebangsaan melalui Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, pemantapan kerukunan antar umat beragama melalui PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat, dan pembentukan Forum Komunikasi Politik untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui FKUB, FKDM, Kominda, dan FPK,” kata Bahtiar.

    Tak terkecuali, sambung Bahtiar, Kemendagri turut menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di berbagai daerah.  Kegiatan tersebut khususnya ditujukan kepada segmen perempuan, pemuda, dan kaum marginal.

    Upaya peningkatan capaian IDI hendaknya harus didukung oleh seluruh stakeholder, seperti Pemda, DPRD, BPS, partai politik, media massa, LSM, dan masyarakat. 

    “Pemahaman persepsi yang sama terkait arti pentingnya IDI di antara seluruh stakeholders akan membangun sinergitas yang kokoh akan mendukung upaya peningkatan capaian IDI serta pemanfaatannya bagi pembangunan dan konsolidasi demokrasi Indonesia,” ujar Bahtiar.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…