Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

UU Pemilu Dalam Proses Penyempurnaan di Setneg

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan kalau Rancangan Undang-undang Penyelenggaran Pemilu yang baru disetujui DPR belum lama ini kini sedang dalam proses penyerasian di Sektretaris Negara (Setneg).

    “Sekarang sudah. Sehari dua hari saya berharap semua menteri terkait bisa langsung paraf dan minggu ini selesai,” kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, kemarin.

    Tjahjo mengungkapkan memang perlu penyempurnaan. Namun, bukan berarti mengubah subtansi aturannya. Hanya mengoreksi sejumlah kesalahan redaksi, termasuk merapihkan kembali pengetikan di RUU tersebut.

    “Memang ada beberapa poin yang perlu diserasikan supaya UU ini utuh dan tidak timbul masalah gugatan,” ujar dia.

    Ada sebanyak 562 pasal dalam RUU tersebut sehingga harus diperhatikan kembali secara detail penggunaan kata dan kalimatnya di UU tersebut. Makanya, perlu penyerasian kembali agar tak menimbulkan masalah ke depannya.

    “Pasalnya banyak, ada 562 pasal mungkin ada kata-kata kesalip dan kalimat-kalimat lainnya,” tutup Tjahjo.

    Komisioner KPU Viryan meminta proses legalisasi UU Pemilu selesai sebelum 17 Agustus mendatang. Dengan begitu, berbagai persiapan tahapan pemilu 2019 telah memiliki keabsahan secara yuridis karena ada landasan hukumnya secara resmi.

    "Ini masih cukup waktu, akan lebih baik lagi apabila pemerintah bisa menyelesaikan proses perundangan," kata Viryan di Kantor KPU belum lama ini.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…