Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Budayakan Sikap Klarifikasi Sebelum Lapor Polisi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta semua pihak agar menerima perbedaan sikap politik  secara arif dan bijak. Karena itu, Mendagri juga meminta semua pihak, khususnya fraksi-fraksi di DPR sebagai mitra pemerintah, untuk melakukan klarifikasi terhadap sebuah pernyataan yang memunculkan polemik.

    "Sesama anggota DPR dan pemerintah khususnya, saya sebagai Mendagri yang juga pernah mantan anggota DPR perlu membudayakan saling meminta klarifikasi dahulu terkait munculnya pernyataan tersebut," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Sabtu (5/8/2017).

    Mendagri mengatakan, perbedaan sikap atau pendapat antara DPR dengan pemerintah atau di antara sesama anggota atau fraksi di DPR merupakan hal yang wajar.

    "Berargumentasi berbagai masalah baik spontan maupun dalam rapat DPR dan pansus adalah hak setiap warga negara, khususnya anggota DPR," kata Tjahjo seperti dikutip Puspen Kemendagri.

    Menurut Tjahjo, anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan kontroversial seharusnya diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi, sebelum melapornya ke kepolisian atau Mahkamah Dewan.

    Setiap fraksi di DPR, kata Tjahjo, mempunyai hak mengadukan pernyataan sikap yang dinilai kurang tepat ke mahkamah dewan atau polri, bila berkaitan masalah hukum. Namun, katanya, klarifikasi tetap diperlukan.

    "Termasuk saya sebagai mitra kerja DPR menyatakan siap untuk dimintai klarifikasinya, kalau memang ada yang salah dari ucapan saya secara terbuka atau rilis di media," kata Mendagri.

    Berbeda halnya bila yang bersangkutan menolak melakukan klarifikasi atas pernyataannya. Dalam kasus demikian, maka pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkannya ke kepolisian, atau ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), karena jabatan Menteri adalah pembantu kepala negara.

    Tjahjo mengatakan, DPR merupakan mitra Kemendagri. Maka harus ada kesamaan visi dalam membangun kebersamaan meski berbeda sikap politik. Pendapat yang bertentangan dalam suatu pembahasan kebijakan juga harus tetap dihargai.

    "Kita harus saling membangun kebersamaan meski ada perbedaan sikap politik, itu harus dihargai," ujarnya.

    Semangat kebersamaan, menurut dia, harus bisa dibudayakan dalam berlembaga, termasuk di tatanan legislatif dan eksekutif. Perbedaan konsep, sikap, dan pandangan politik adalah bagian dari dinamika kehidupan berpolitik.

    "Apapun keputusan pemerintah bersama DPR adalah sikap politik yang harus dihargai, dan saling menghargai," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…