Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tak Boleh Lagi Hidup Matinya Parpol Diserahkan Pada 'Hukum Pasar'

  • Alokasi keuangan negara untuk pembiayaan partai politik (parpol) di Tanah Air mutlak diperlukan dan diberikan dalam jumlah yang signifikan. Tujuannya agar dapat membantu memperbaiki tata kelola parpol. Upaya ini perlu dilakukan bila semua pihak sepakat hendak memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dan memiliki visi yang sama untuk memperbaiki tatanan sistem politik di Indonesia.

    Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mengatakan, tidak cukup kita berhenti hanya sekedar menyatakan perlu perbaikan tata kelola parpol.

    “Kita setuju dengan pernyataan itu. Tapi konkretnya seberapa besar proteksi atau peelindungan negara untuk mendukung keberlangsungan hidup parpol di Indonesia. Tidak boleh lagi terus menerus hidupnya parpol diserahkan kepada hukum pasar,” kata Bahtiar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/8/2017).

    Perbaiki tata kelola parpol, jelas Bahtiar, hanya mungkin dapat dilakukan jika negara memberikan proteksi atau perlindungan yang cukup, yang mendukung tumbuh berkembangnya parpol di Indonesia secara sehat. Baik melalui penataan regulasi maupun dalam bentuk alokasi keuangan negara yang cukup kepada parpol, seperti praktik perlakuan negara-negara demokrasi kelas dunia kepada parpol.

    Saat ini, lanjutnya, parpol di Indonesia sulit bertahan hidup, terutama, terkait soal pembiayaan. Jumlah masyarakat yang secara sukarela memberikan sumbangannya kepada parpol dapat dihitung dengan jari. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju dimana masyarakat secara sukerela memberikan sumbangan sukarela kepad parpol yang dianggap secara ideologis mewakilinya. Bahkan, di Indonesia sebaliknya, masyarakat mengajukan permohonan bantuan keuangan atau proposal kepada parpol.

    Satu-satunya sumber pembiayaan parpol di Indonesia adalah iuran anggota. Namun, anggota parpol yang aktif dan mampu memberikan iuran juga sangat kecil.

    Di sisi lain, kata Bahtiar, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan negara wajib memberikan bantuan keuangan kepada parpol. Sementara, sejak reformasi hingga kini perhatian negara terhadap parpol belumnya cukup memadai untuk memperbaiki sistem pembiayaan parpol.

    Mekanisme bantuan keuangan parpol di Indonesia pun berubah-ubah. Tahun 2001 dialokasikan Rp1000 rupiah per suara. Lalu tahun 2004 diberlakukan Rp21 juta per kursi. Dan sejak tahun 2009 dialokasikan hanya Rp108 per suara.

    “Bandingkan jumlah uang negara yang dialokasikan untuk elemen politik lainnya, seperti ormas melalui bansos, hibah kepada ormas di seluruh  Indonesia, nilainya bisa puluhan trilyunan rupiah. Untuk parpol tingkat pusat hanya Rp13 milyar untuk 10 parpol. Sangat tidak signifikan untuk mendorong perbaikan tata kelola parpol,” kata Bahtiar.

    Negara-negara demokrasi lainnya di dunia, kata Bahtiar, mengalokasikan uang negara yang cukup kepada parpolnya antara 30 hingga 70 persen. Bahkan, Uzbekistan mengalokasikan 100 persen dari total kebutuhan parpolnya. Sementara, di Indonesia hanya 0,00063 persen dari total kebutuhan parpol per tahunnya.   

    Kondisi inilah yang turut memicu parpol di Indonesia sulit bertahan hidup secara berkesinambungan. Maka wajar dari 73 parpol yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, hanya kurang dari 20 parpol yang masih bertahan hidup.

    Selain itu, tambah Bahtiar, yang perlu dibenahi dan diatur ulang adalah perubahan regulasi pengelolaan bantuan keuangan parpol. Jangan aturan main tatakelola keuangan bagi instansi pemerintahan di-copy menjadi aturan main untuk pengelolaan keuangan parpol. Entitas parpol berbeda dengan instansi pemerintahan.

    “Artinya kita harus mampu menciptakan aturan keuangan yang adil bagi parpol. Jangan kita hanya bisa menyalahkan parpol,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.