Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Polemik UU Pemilu, Mendagri: Pemerintah Tidak Bodoh

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis alasan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Treshold salah logika. Menurutnya pemerintah tidak serta merta mengesahkan suatu Undang-undang.

    "Pemerintah itu tidak bodoh ya. Pemerintah pasti tahu undang-undang. Kami punya biro hukum, tidak mungkin pemerintah memaksa pasal atau ayat yang bertentangan dengan konstitusi," kata Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8/2017).

    Menurut Tjahjo jika ada persepsi yang berbeda dengan Presidential Treshold akan melanggar konstitusi. Maka hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang berhak menentukan.


    "Soal nanti ada persepsi yang berbeda yang berhak menyatakan Presidential Threshold itu melanggar konstitusi atau tidak itu bukan partai politik, bukan tokoh masyarakat, bukan anggota DPR bukan menteri yang berhak menentukan ini melanggar Undang-Undang dasar atau tidak adalah Mahkamah Konstitusi itu aturan mainnya," jelas Tjahjo.

    Tjahjo juga angkat bicara jika Partai Demokrat berencana menggugat UU Pemilu di MK. "Enggak ada masalah, silakan saja. Dulu Demokrat pas pimpin juga 20 persen," imbuh Tjahjo.

    Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan aturan PT yang diterapkan dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang waktu pelaksanaannya bersamaan. Penerapan aturan PT pada Pemilu 2019 yang sifatnya serentak, menurutnya, kurang relevan.

    "Hanya dalam pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan sebelum waktu pemilihan umum presidenlah ide penerapan presidential threshold mungkin dan masuk akal dilakukan," kata Rachland dalam keterangannya, Senin (31/7/2017).

    "Dari pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan sebelum pemilihan umum presiden dapat diketahui modal perolehan suara masing-masing partai. Lalu dapat diketahui apakah sebuah partai dapat mengusung capres/cawapres sendirian atau harus berkoalisi," tegas Rachland. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…