Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Hadiri Workshop Saber Pungli, Ini Kata Mendagri

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam acara Workshop Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8) siang.

    Dalam acara tersebut, Mendagri Tjahjo mengakui kalau praktik pungli memang masih marak terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, ia menyampaikan sejumlah pesan agar tindakan dari oknum pelayan publik tak bertanggung jawab ini bisa diminimalisir.

    “Pungli ini kaitannya pada pelayanan masyarakat dan perizinan-perizinan,” kata Tjahjo usai acara tersebut.

    Menurut dia, ada tujuh area rawan pungli di lingkungan pemerintahan. Ketujuh area tersebut antara lain, sektor perizinan, hibah, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa.

    Meski demikian, dia menegaskan kalau Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri telah mengupayakan pemberantasan pungli melalui pendekatan hukum. Kemudian, dengan mencanangkan penanaman budaya anti-pungli, sosialiasi dan pemetaan area rawan pungli.

    "Pendekatan hukum harus jadi pijakan saber pungli. Penindakan tegas terhadap aparat dan masyarakat," tambah dia.

    Indonesia, kata Tjahjo adalah negara yang besar. Banyak kendala-kendala yang menyebabkan pungli sulit diberantas secara total seperti masalah luasnya wilayah sehingga sulit terpantau menyeluruh. Namun, semangat pemerintah sendiri, kata dia sekarang sudah mulai terlihat untuk bersih dari pungli.

    Sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan. Dari seluruh aduan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri termasuk dalam sepuluh instansi pemerintah yang sering diadukan.

    Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih menambahkan, Kemendagri adalah poros pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Meski Kemendagri masuk dalam katagori instansi yang banyak diadukan masyarakat, bukan berarti merujuk ke pusat saja, melainkan juga ke pemerintah daerah (pemda).

    “Sebetulnya pemda yang paling banyak mendapat aduan,” ujar dia.

    Masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…