Sabtu, 21 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Optimistis Proses Penganggaran Pilkada 2018 Beres Agustus

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolomeyakini proses penganggaran bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bakal rampung Agustus mendatang.

    Dengan demikian pelaksanaan tahapan pilkada yang rencananya digelar serentak di 171 daerah, dapat berjalan dengan baik.

    "Saya kira Agustus bisa selesai (penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bagi pencairan dana penyelenggaraaan pilkada di 171 daerah,red)," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (28/7).

    Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meyakini hal tersebut, karena seluruh daerah yang bakal menggelar pilkada diketahui terus merampungkan pembahasan terkait NPHD secara intensif.

    "Jadi pada prinsipnya tercukupi dan anggarannya ada. Hanya prosesnya kan daerah masih saling tawar menawar. Misalnya untuk sebuah rapat itu apakah cukup hanya dua botol air mineral saja bagi setiap orang, atau sepuluh botol," ucapnya.

    Selain itu, pembahasan menurut Tjahjo bisa juga terkait kebutuhan transportasi. Apakah cukup hanya menyewa atau membeli mobil dan sejumlah faktor lain.

    Hal-hal tersebut tentu perlu secara rinci dilakukan, agar anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar namun juga tidak mengganggu proses pilkada.

    "Jadi banyak hal yang perlu dibahas secara matang. Soal harga kebutuhan bagi pelaksanaan juga kan beda-beda di tiap daerah. Misalnya harga di Papua dan di Pulau Jawa, tentu beda. Jadi kalau sampai sekarang masih ada daerah yang belum tuntas pembahasannya, ya dipahami harus dihitung dulu," pungkas Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…