Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Nilai Penting Memastikan Kepala Daerah Terpilih Bervisi Negarawan

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpandangan bahwa penting untuk memastikan bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota terpilih hasil pemilu memiliki kapasitas dan integritas tidak hanya sebagai tokoh lokal, tetapi juga memiliki visi sebagai negarawan. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., mengatakan langkah ini penting karena Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, banyak kepentingan yang harus dikonsolidasi dan disinkronkan untuk menjadi kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

    “Ini momentum penting bagi kawan-kawan semua yang ada di sini untuk mengenal para calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas sebagai tokoh, tapi juga memiliki visi negarawan,” tegas Bahtiar menyinggung Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sebentar lagi akan menggelar Pilkada pada 2018 di sela-sela kegiatan  pendidikan politik bertema ‘Pendidikan Etika dan Budaya Politik Dalam Rangka Mendukung Agneda Demokrasi Pemilu Serentak 2019’ di Kota Makassar, Rabu (26/07/2017).  

    Terkait kegiatan pendidikan politik yang digelar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Makassar, Bahtiar mengatakan pendidikan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Dan, Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah memandatkan kepada Kemendagri untuk melakukan kegiatan pendidikan politik tersebut.

    Kegiatan pemdidikan politik yang diselenggarakan di Makassar kali ini dihadiri sekitar  100 peserta yang terdiri dari perwakilan pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan (ormas),  dan tokoh masyarakat setempat.

    Kepala Sub-Direktorat Pendidikan Etika dan Budaya Politik Kemendagri, Cahyo Ariawan yang turut hadir sebagai salah satu narasumber dari Kemendagri mengatakan bahwa  tujuan dari kegiatan pendidikan politik ini tidak lain untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyongsong agenda Pemilu Serentak 2019. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran politik masyarakat sehingga bisa berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu mendatang.

    Terpisah, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar  mengapresiasi kegiatan ini karena bermanfaat bagi elemen masyarakat, khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Diharapkan peserta yang hadir pada kegiatan ini mampu menjadi ‘agen demokrasi’ dengan menjadi penyebar informasi kepada masyarakat luas mengenai regulasi kepemiluan, baik dalam rangka menyongsong Pemilu Serentak 2019 maupun agenda Pilkada pada 2018.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…